SORONG - Desakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat kembali bergaung. Kali ini dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Region Papua menyelenggarakan konsultasi publik pada tanggal 31 Juli 2025. Acara yang digelar untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi RUU Masyarakat Adat ini melahirkan Deklarasi 7 Wilayah Adat Tanah Papua di Sorong.

Melalui deklarasi ini, masyarakat adat di 7 wilayah adat di Tanah Papua yang hadir dalam konsultasi publik ini mendeklarasikan dua poin pernyataan sikap. Pertama, bahwa mereka mendesak Badan Legislasi DPR RI untuk mengakomodasi hasil-hasil konsultasi publik RUU Masyarakat Adat Region Papua sebagaimana yang terlampir pada deklarasi ini. Kedua, mereka juga mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto beserta pimpinan DPR RI untuk segera mengesahkan UU Masyarakat Adat dalam masa sidang tahun 2025. 

“Berbagai peraturan yang ada selalu dibenturkan mengenai keberadaan masyarakat adat dan ruang hidupnya. RUU MA diharapkan bisa menganulir kompleksitas pengkauan masyarakat adat yang selama ini menemui banyak hambatan,” kata Erasmus Cahyadi, Sekretaris Jendral AMAN.

Baca Lainnya :

• Sekolah Wong Cilik, Sandiwara Generasi (C)emas0
• Kepala BP Taskin Siap Sampaikan Keluhan Warga Adat Jimbaran kepada Presiden0
• Rempah-rempah: Komoditas Strategis dalam Sejarah Penjajahan Indonesia0
• Jangan Asal Klik! Penipuan Berkedok Paket Bisa Kuras Data dan Uangmu0
• Ingin Mulai Jadi Kreator Konten? Ini 9 Alat Pemotretan Yang Kamu Butuhkan0

Hampir dua dekade sejak pertama kali diusulkan tahun 2009, RUU Masyarakat Adat masih belum juga disahkan. Sepanjang itu pula, masyarakat adat tak kunjung mendapatkan pelindungan hukum. Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah tiga kali masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) pada 2014, 2024, dan 2025. 

Menurut Frida Klassin, perwakilan komunitas masyarakat adat, keterlibatan masyarakat adat dalam perancangan RUU Masyarakat Adat sangat krusial, karena regulasi ini akan sangat berpengaruh pada ruang hidup masyarakat adat yang makin tergerus habis. “Apa jadinya masyarakat adat kalau tidak ada RUU Masyarakat Adat? Khususnya di Papua, bahasa, marga, dusun, kampung, laut, hingga hutan, itu melekat dengan masyarakat adat. Saya mencatat setiap aspirasi kami yang hidup, kami yang tinggal, kami yang punya. Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua adalah tanah marga,” tegas Frida. 

Mengundang pemerintah daerah setempat, akademisi, serta komunitas masyarakat adat di Tanah Papua, konsultasi ini dirancang untuk mewadahi aspirasi dari berbagai sektor. Greenpeace Indonesia ikut mengawal proses konsultasi publik ini sebagai fasilitator.

“Secara khusus, Papua merupakan wilayah dengan keragaman masyarakat adat yang sangat tinggi dan struktur sosial-budaya yang khas. Di tengah ancaman ekspansi industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, dan perubahan tata ruang, kebutuhan akan pelindungan hukum bagi masyarakat adat Papua menjadi sangat mendesak. RUU Masyarakat Adat harus mampu mengakomodasi hak kolektif masyarakat adat Papua dalam kerangka otonomi khusus, pluralisme hukum, serta pengakuan terhadap sistem nilai lokal yang hidup dan dinamis,” ujar Rossy You, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyampaikan bahwa RUU Masyarakat Adat bukan sekadar produk hukum formal, tetapi adalah sarana transformasi keadilan sosial, keadilan ekologis, dan penguatan identitas bangsa.

“Negara harus menjamin bahwa masyarakat adat mendapatkan pelindungan atas tanah dan wilayahnya, atas budayanya, dan atas sistem nilai yang mereka junjung tinggi. Saya mengajak semua pihak untuk menjadikan proses ini sebagai bagian dari gerakan bersama membangun masa depan Papua dan Indonesia yang menghormati keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga keberlanjutan hidup di atas tanah leluhur kita bersama,” ujarnya.