Anton Suparyanta

Manajer Divisi Seni di Intan Pariwara Edukasi

Baca Lainnya :

• Kepala BP Taskin Siap Sampaikan Keluhan Warga Adat Jimbaran kepada Presiden0
• Rempah-rempah: Komoditas Strategis dalam Sejarah Penjajahan Indonesia0
• Jangan Asal Klik! Penipuan Berkedok Paket Bisa Kuras Data dan Uangmu0
• Ingin Mulai Jadi Kreator Konten? Ini 9 Alat Pemotretan Yang Kamu Butuhkan0
• Pertamina Group Kembangkan Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Kaltim0

LABEL sekolah wong cilik “Sekolah Rakyat” makin eksis. “Makin inklusif, makin berdampak” menjadi aksesori tagline ekosistem pendidikan teranyar. Tak sekadar promosi, justru bangkit populis pada era gandrung digital ini. Tapi ambisinya makin digempur campur tangan kuasa senyap algoritma akal imitasi (AI generatif dan agen AI).

Gen Z (digital natives: internet dan medsos) dan gen Alpha (high tech dan super-AI), sebagai calon-calon murid sekolah wong cilik, sudah terjangkit mental brain rot. Mental adiksi, mental cemas, dan takut kehilangan/ketinggalan segalanya dari gawai. Derita FOMO. Lalu, seberapa militankah stakeholder yang mengampunya ketika jagat pendidikan nasional tidak kapabel mencacah kapitalisasi yang telanjur menggurita dan terjebak default pada permainan peringkat atau kastanisasi? Sandiwara uang?

Mampukah kiprah labeling sekolah wong cilik menjadi trigger dasar pendidikan dengan visi terbaru? Mampukah membuktikan idealisasinya dari kritikan binaan persekolahan karbitan? Atau menjadi jalan tol untuk pembaharuan pendidikan terbaru yang melampaui moto memuliakan manusia baru?

Inpres RI Nomor 8 Tahun 2025 dari pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan pendidikan ambisius dan multidimensional, yaitu wujud Sekolah Rakyat. Terutama diktum keempat, nomor 7-10 menjadi arah dasar prakarsa. Inpres ini dipertegas Kepmensos RI Nomor 49/HUK/2025 tentang tim formatur penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dua dasar hukum inilah menyangga satu kategori baru untuk sekolah pemerintah di Indonesia. Selamat datang sekolah wong cilik “Sekolah Rayat” untuk TAB 2025/2026 ini.

Sekolah Rakyat adalah ide besar Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik. Bukanlah sekadar reborn SR Hindia Belanda silam, tetapi visi-misi sekolah baru era melek literasi digital. Harus dikawal dan dibuktikan. Sekolah Rakyat dikomando Saifullah Yusuf, Mensos RI. Mengapa harus “titip” ke Kemensos? Programasi ini hendak mengatasi aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Utopia baru.

Fundamen pendidikan pemerintahan Prabowo-Gibran mengalirkan cita-cita awal. Janji “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi berkelanjutan dari fondasi kepemimpinan sebelumnya. Visi Sekolah Rakyat adalah “mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan.” Dalam kerangka Asta Cita atau delapan misi utama, pengembangan sumber daya manusia (SDM), ekonomi inklusif, nilai kebangsaan-kearifan lokal, dan kesehatan menjadi prioritas garapan.

Aksi program Sekolah Rakyat memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis, berasrama (boarding school), memberdayakan anak-anak dari keluarga kurang mampu (miskin/miskin ekstrem), unggul akademik, guru pilihan, dan cakap karakter tangguh sebagai agen perubahan. Inilah investasi strategis yang visioner. Kurikulumnya dirancang secara tailor-made (khusus dan kontekstual).

Terjadi sinergi kurikulum nasional dengan khas lokal yang mencakup tiga muatan. Ada kurikulum persiapan (talent mapping dengan asesmen fisik, mental, akademik); kurikulum sekolah formal (intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler); dan kurikulum asrama/boarding (karakter, kepemimpinan, spiritualitas, cinta tanah air, bahasa, dan komunikasi). Demikian ditulis pada laman Sekolahrakyat.kemensos.go.id, 2025.

Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, meyakinkan bahwa sekolah ini menerapkan berbagai keterampilan, termasuk coding, cyber security, data science, dan sertifikasi kompetensi digital. Sertifikasi ini menjadi garansi studi lanjut atau bekal administrasi bursa kerja industri. Syaratnya, rombongan-belajar murid dibatasi kuota, seleksi, IQ, pun jaminan kesehatan.

Sentilan Presiden Prabowo untuk Sekolah Rakyat, "Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan," (Kemensos.go.id, 2025).

Etos ini menggarisbawahi tekad untuk menyediakan jalur transformatif bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Memastikan mereka tidak terbelenggu dalam impitan ekonomi yang sama dengan orang tua. Incaran Tahun Ajaran Baru 2025/2026 ini adalah Sekolah Rakyat jenjang SMA, kemudian baru digenjot SMP dan SD. Seberapa siapkah tata kelola SDM, sarana, dan prasarananya?

Laman Sekolah Rakyat menuliskan ada 200 sekolah, 100 dibangun dengan dana APBN, 100 dibangun swasta dan kolaborasinya. Ada 100 titik lokasi ditarget tahun 2025. Baru 64 lokasi yang siap kontrak: Sumatra (13 lokasi), Jawa (34 lokasi), Kalimantan (3 lokasi), Sulawesi (8 lokasi), Bali dan Nusa Tenggara (3 lokasi), Maluku (2 lokasi), serta Papua (1 lokasi). Bagaimanakah titik lokasi Sekolah Rakyat di daerah sekitar Anda? 

Prof Abdul Mu’ti mengimbuhi promosi Sekolah Rakyat butuh 60.000 guru. Guru bisa diincar dari guru ASN yang ditugaskan pemerintah, guru P3K penuh waktu yang sesuai regulasi dan paruh waktu sesuai pengajaran, dan lulusan PPG yang diseleksi sebagai calon guru baru. Angka ini menunjukkan tantangan besar. Ada peluang kerja baru. Ada peluang juga untuk sukses programasi Guru Mentor sesuai janji tulis pada Naskah Akademik, Pembelajaran Mendalam Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua (Kemdikdasmen, 2025).

Pemerintah telah memulai langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat dapat beroperasi dengan baik. Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk pelatihan guru dan pengadaan sarana pun prasarana. Jajak dukungan dari lembaga pendidikan dengan swasta telah dilakukan. Misinya memastikan standar pendidikan yang tinggi dapat diraih.

Salah satu tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membangun karakter dan kemandirian murid. Sekolah akan menerapkan program spesial demi membangkitkan karakter tangguh dan kemandirian. Program ini termasuk pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan sosial, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bermakna. Capaiannya mempersiapkan murid agar menjadi agen perubahan di masyarakat. Sekolah juga mendorong murid untuk terlibat dalam kegiatan peka-lingkungan untuk mengikat rasa tanggung jawab sosial.

Dengan programasi Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi muda yang intelek, berwawasan luas, dan memiliki karakter tangguh. Melek literasi, melek digital, melek AI. Idealisasi ini membantu memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan, memastikan setiap anak memiliki peluang sama untuk meraih masa depan emas. Iming-iming kesetaraan mengenyam lini dasar pendidikan untuk semua lapisan anak bangsa. Sandiwara lagi?

Sekolah Rakyat adalah investasi dasar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Langkah disrupsi bahwa setiap anak bangsa mencecap pendidikan yang bermutu. Pesan dari kementerian sebelah dari Wamendiktisaintek, Prof. Stella Christi, era digital ini bukan lagi huma nyinyir naratif untuk dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit.

Nah, baiklah, ini idealisasi utopi kaca mata pemerintah pusat. Faktanya, banyak lakon sekolah di “pinggiran kota” dan bahkan “pelosok sana” gagal diemong. Tidak sedikit baik sekolah negeri maupun sekolah swasta kini benar-benar sekarat. Gagal bertumbuh. Gagal berproses maksimal. Karena agitasi ego penguasa dan ketimpangan kepentingan proyek semata. Jangan-jangan kita justru mengamini lahirnya generasi (c)emas. Dunia kehidupan persekolahan makin kompulsif.