MANGGARAI BARAT - menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia kembali diperkuat dengan diresmikannya gedung Pusat Komando Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Gedung berlantai tiga seluas 2.400 meter persegi ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memerangi kejahatan lingkungan, sekaligus garda terdepan dalam menjaga kawasan hutan di tiga provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Senin (7/7/2025), didampingi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum), serta para pejabat daerah dan perwakilan lembaga mitra.

Baca Lainnya :

• LindungiHutan Rilis Data CSR Teraktif dalam Aksi Tanam Pohon 20250
• AHY: Ini Call to Action, Kita Tidak Tinggal Diam Saat Bumi Terluka0
• Greenpeace Dorong Tanggung Jawab Produsen untuk Lebih Serius Menangani Sampah Plastik 0
• Untuk Kelestarian Alam, Belantara Foundation Bersama Mitra Tak Lelah Mananam Pohon 0
• Satu Langkah, Satu Kayuhan: Hentikan Polusi Plastik, Kembalikan Langit Biru0

Dalam sambutannya, Menteri menegaskan bahwa keberadaan pusat komando ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam memperkuat keadilan lingkungan dan menghadirkan negara sampai ke titik-titik rawan kejahatan lingkungan.

“Indonesia adalah negara mega-biodiversitas, tetapi kita terus menghadapi ancaman deforestasi, perambahan hutan, hingga perdagangan satwa liar. Kita tidak boleh kalah. Pusat komando ini adalah bukti bahwa negara hadir, dan hadir dengan serius,” tegas Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum yang kuat merupakan fondasi dari keadilan ekologis. “Kita tidak bisa bicara soal keadilan sosial tanpa memastikan bahwa ekosistem tetap utuh. Penegakan hukum adalah garda pertama untuk menjaga itu,” ujar Raja Juli.

Gedung pusat komando ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas strategis secara bertahap seperti ruang kendali digital (situation room), posko terpadu patroli darat dan laut, laboratorium forensik lapangan, serta asrama bagi regu reaksi cepat.

Seluruh sistem pemantauan kawasan hutan dan pelaporan pengaduan masyarakat akan terpusat di fasilitas ini. Kehadirannya di Labuan Bajo yang merupakan kawasan pariwisata super prioritas nasional dianggap strategis karena mampu mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai Barat menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung operasional pusat komando melalui penyediaan data spasial, kolaborasi patroli bersama, dan penguatan edukasi masyarakat.

Menteri Kehutanan pun menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, aparat penegak hukum, LSM konservasi, dan pelaku usaha wisata demi menjaga lanskap Wallacea sebagai salah satu kawasan paling unik dan kaya hayati di dunia.

Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, dalam pernyataannya, menyoroti semakin kompleksnya tantangan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, terutama di wilayah Balinusra yang merupakan habitat satwa ikonik seperti Komodo.

“Gedung ini bukan sekadar kantor, tetapi pusat komando yang akan menjadi mata dan telinga penegakan hukum kehutanan di wilayah strategis ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pusat ini akan memungkinkan respon cepat terhadap berbagai pelanggaran, mulai dari pembalakan liar, kebakaran hutan, hingga peredaran ilegal satwa dilindungi.

“Kami membangun sistem yang bukan hanya reaktif, tetapi juga proaktif dengan pemantauan digital, koordinasi lintas sektor, dan patroli rutin. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada generasi mendatang untuk mewariskan hutan yang lestari,” kata Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan.

Ke depan, Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Gakkum Kehutanan menargetkan pembangunan atau pembaruan pusat komando serupa di wilayah Kalimantan dan Papua pada tahun 2026.

Langkah ini diharapkan mampu menekan angka deforestasi ke tingkat di bawah 100 ribu hektare per tahun, serta mendorong penguatan penegakan hukum berbasis pendekatan multi-door, yang mencakup aspek administratif, perdata, pidana, hingga tindak pidana pencucian uang.

Peresmian pusat komando ini menjadi tonggak penting dalam babak baru penegakan hukum kehutanan di kawasan timur Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata, kehadiran institusi yang kuat dan sigap dalam menjaga hutan dan satwa menjadi garansi bahwa pembangunan tidak mengorbankan kelestarian. Labuan Bajo kini tak hanya menjadi destinasi wisata dunia, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kejahatan lingkungan dan harapan bagi masa depan hijau Indonesia. (*)