Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat awal Ramadan 1447 H/2026 M di Hotel Borobudur, Jakarta, hari ini, Selasa (17/2/2026). Menjelang Ramadan, ada satu momen yang selalu menyita perhatian publik, kapan tepatnya puasa dimulai? Bagi sebagian orang, Sidang Isbat mungkin hanya rapat resmi. Namun bagi banyak keluarga, hasilnya menentukan kapan sahur pertama disiapkan dan kapan masjid mulai dipenuhi lantunan tarawih.

Hadir dalam agenda ini perwakilan Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung RI, Majelis Ulama Indonesia, serta para ahli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Akademisi Institut Teknologi Bandung, perwakilan planetarium, hingga pimpinan ormas Islam. Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 WIB. 

Baca Lainnya :

• Baterai Kalsium Siap Menantang Litium, Jadi Alternatif Energi Terbarukan Masa Depan0
• Majelis Dikdasmen PC Muhammadiyah Tawangsari Adakan Penguatan Ideologi0
• Bikin Takjub, Ilmuwan Ciptakan Cairan yang Bisa Menyimpan Tenaga Matahari0
• Pikir Dulu Sebelum Mengirim Pertanyaan ke AI, Data Pribadi Anda Bisa Terungkap0
• In Situ/In Vitro, Percakapan Ekologis Dua Seniman dalam Bayang-bayang Antroposen0

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan satu hal, Sidang Isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah untuk menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Bagi sebagian orang, perbedaan awal puasa mungkin terasa membingungkan. Namun bagi pemerintah, Sidang Isbat adalah jangkar yang menjaga proses tetap berada dalam koridor ilmiah sekaligus syar’i. Saat artikel ini ditulis, Sidang Isbat masih berlangsung. 

Sidang Isbat selalu menjadi rujukan dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Meski dalam dua tahun terakhir muncul dinamika dan perbedaan di tengah masyarakat, pemerintah berupaya menjadi ruang temu. “Kita berusaha menjadi media penyatu,” ujar Nasaruddin. 

Perbedaan metode di kalangan ormas Islam, bukan hal baru. Dalam khazanah fikih, variasi pendekatan sudah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dikenal menggunakan hisab sebagai penentu utama dengan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara sebagian ormas lain menjadikan rukyat sebagai dasar utama, dengan hisab sebagai pendukung.

Di posisi inilah pemerintah, melalui Kementerian Agama, mengambil peran memverifikasi langsung posisi hilal dan memutuskannya lewat Sidang Isbat. Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia, sebuah ikhtiar yang memadukan sains dan syariat.

Sidang Isbat bukan tradisi baru. Sejak era 1950-an, forum ini menjadi ruang musyawarah negara bersama para ulama dan ilmuwan untuk menentukan awal bulan Hijriah, Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Di sinilah pemerintah mempertemukan dua pendekatan, hisab, yakni perhitungan astronomi, dan rukyat, yaitu pengamatan langsung hilal di berbagai titik.

Para pakar astronomi, ahli falak, dan peneliti memaparkan data. Angka-angka ketinggian bulan, sudut elongasi, hingga kemungkinan visibilitas hilal dibahas dengan cermat. Laporan dari berbagai daerah dipadukan dan diverifikasi. 

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menegaskan bahwa Sidang Isbat adalah bentuk sinergi antara pemerintah, ulama, dan ilmuwan. Data hisab dan hasil rukyat diverifikasi bersama agar keputusan yang diambil memiliki dasar ilmiah sekaligus sesuai ketentuan syariat.

Di forum inilah sains dan keyakinan berjalan beriringan. Angka-angka tidak berdiri sendiri, begitu pula dalil-dalil. Semua dirangkai dalam musyawarah untuk menghasilkan satu keputusan yang bisa menjadi pegangan bersama.

Standar MABIMS dan Hitung-Hitungan Langit

Penentuan awal bulan tak lagi sekadar menatap cakrawala. Ada angka-angka yang jadi pegangan. Indonesia bersama negara anggota MABIMS, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura, menggunakan kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat). Standarnya cukup jelas, ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Kriteria ini bukan muncul tiba-tiba. Sebelumnya, batas 2 derajat pernah digunakan. Namun riset menunjukkan pada ketinggian itu hilal hampir mustahil terlihat. Maka angka dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih realistis. Elongasi 6,4 derajat pun merujuk pada batas fisis yang dikenal sebagai Danjon Limit, ambang minimal cahaya bulan sabit bisa teramati.

Tahun ini, berdasarkan perhitungan teknologi, posisi hilal saat matahari terbenam di Indonesia masih berada di kisaran minus 2 derajat lebih hingga kurang dari 1 derajat. Artinya, secara astronomis, peluang terlihatnya hilal sangat kecil. Belum lagi soal cuaca. Mendung tebal bisa menggagalkan pengamatan, meski secara teori posisi bulan memenuhi syarat. Tantangannya berlapis, ketinggian, elongasi, hingga kondisi atmosfer.

Rukun di Tengah Perbedaan

Jika akhirnya terjadi perbedaan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat untuk tetap tenang. Indonesia, katanya, sudah berpengalaman menyikapi perbedaan tanpa harus terpecah. “Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” tegas Nasaruddin.

Ia berharap perdebatan tidak berkembang menjadi polemik yang tidak produktif. Ramadan, bagaimanapun, adalah bulan ibadah, bukan arena adu argumen. Di sisi lain, gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) memang mulai menguat di sejumlah forum internasional, termasuk di lingkungan Organisasi Kerja Sama Islam. Pendekatan ini mengusulkan sistem visibilitas global. Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan bersama MABIMS sebagai dasar resmi.

Kini, Sidang Isbat tak lagi eksklusif di balik pintu rapat. Masyarakat dapat mengikuti rangkaiannya melalui kanal digital Bimas Islam di YouTube, Instagram @bimasislam, serta TikTok @bimas_islam. Pengumuman resmi juga disiarkan lewat kanal YouTube Kemenag_RI. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen transparansi, agar publik bisa melihat proses, bukan hanya hasil akhir.

Penetapan awal Ramadan bukan sekadar soal tanggal, tetapi pertemuan antara perhitungan astronomi, tradisi fikih, dan semangat kebangsaan. Di balik angka derajat dan elongasi, ada harapan agar umat bisa memasuki bulan suci dengan tenang. Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan niat menjaga persatuan, pemerintah berharap keputusan yang diambil dapat diterima secara bijak. Karena pada akhirnya, lebih penting dari kapan kita memulai puasa adalah bagaimana kita menjalaninya, dengan rukun, saling menghormati, dan hati yang lapang.