(1).jpg)
Muhammad SirodFungsionaris Kadin Indonesia, Ketum HIPPI Jaktim PROGRAM Koperasi Desa Merah Putih (KDMP atau KKMP bila dibentuk di Kelurahan) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 . . .
.jpg)
JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat perkembangan yang menggembirakan terkait konsistensi industri hulu migas dalam memberdayakan kapasitas dalam . . .
(1).jpg)
MOSKOW - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendokumentasikan 21 kematian anak di bawah usia lima tahun akibat malnutrisi di Jalur Gaza sejak awal 2025, mengonfirmasi lonjakan tajam jumlah kematian akibat . . .
(1).jpg)
KLATEN - Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan peringatan tegas terhadap para pelaku usaha yang terlibat dalam praktik curang di sektor pangan. Saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . . .
.jpg)
JAYAPURA - Masyarakat Adat Tabalsupa yang tergabung dalam komunitas Masyarakat Adat Suku Tepera, anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menolak adanya aktivitas pertambangan nikel ditengah santernya isu . . .
.jpg)
Muhammad SirodFungsionaris Kadin Indonesia; Ketum HIPPI Jaktim NEGOSIASI diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat baru-baru ini memunculkan angin segar di tengah tantangan global. Pemerintah Indonesia . . .
.jpg)
Muhammad SirodFungsionaris Kadin Indonesia, Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 resmi diundangkan pada 5 Juni 2025 sebagai dasar hukum terbaru dalam penyelenggaraan . . .
.jpg)
JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat perkembangan menggembirakan terkait tren investasi hulu migas yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. . . .
.jpg)
Anton SuparyantaSuka baca, suka nulis SANDIWARA. Yach, sandiwara makin dihidupkan kembali. Bahkan, candu sandiwara. Inilah yang kini diderita jagat persekolahan, perkelasan, pendidikan, perguruan, dan permuridan. . . .
.jpg)
JAKARTA – Adanya temuan pemerintah melalui Kementerian Pertanian terkait berbagai merek beras premium yang tidak sesuai mutu dan label atau acapkali disebut beras oplosan, menjadi fokus perbaikan dalam tata niaga . . .
-
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
5.jpg)
5.jpg)
5.jpg)
1.jpg)
4.jpg)
