UNTUK memperkuat sistem peringatan dini tsunami nasional (InaTEWS) yang dimiliki BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama mitra nasional dan internasional mengembangkan alat bernama PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut). Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan pemodelan gempa, PUMMA langsung mencatat dinamika muka air laut secara real time.

“Jadi gempanya dicatat, kemudian tsunaminya dimodelkan. Sementara PUMMA ini langsung mencatat tsunaminya. Jadi tanpa pemodelan, dia secara real time langsung mencatat tsunaminya," jelas Semeidi Husrin, Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) BRIN, Senin (6/4).

PUMMA dinilai sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia, terutama di bagian timur yang terdiri dari banyak pulau kecil yang berperan sebagai "natural offshore bouys". PUMMA dapat dipasang di pesisir yang dekat dengan sumber bencana.

Untuk kasus gempa terbaru di Maluku Utara, alat ini bisa dipasang di dua pulau kecil terdekat dari episenter, yakni Pulau Maju dan Pulau Batang Dua. “Alat ini bisa dipasang di dua pulau kecil ini sehingga dia bisa membantu lebih cepat untuk deteksi dini tsunaminya,” tambahnya.

Semeidi mengungkapkan bahwa PUMMA sudah beroperasional selama 6 tahun di Selat Sunda dan kini memasuki tahun ke-7. Alat yang dipasang di Pulau Rakata, kompleks Gunung Api Anak Krakatau, menjadi satu-satunya sistem monitoring peringatan dini volcano-tsunami di Selat Sunda dan di Indonesia saat ini.

“PUMMA saat ini di Selat Sunda terpasang dengan baik di Pulau Rakata, kompleks Gunung api Anak Krakatau yang merupakan satu-satunya sistem atau alat yang melakukan informasi monitoring dan sistem peringatan dini volcano-tsunami di Selat Sunda saat ini,” kata Semeidi.

Selain dukungan penuh dari BMKG, keberadaan PUMMA (secara internasional dikenal dengan IDSL, Inexpensive Device for Sea Level measurement) di Krakatau juga didukung oleh banyak pihak seperti BAKTI Kominfo, PT Telkomsel, BNPB, UNILA, Balawista, IATSI, Kemenhub, PVMBG, KKP dan Pemerintah Daerah setempat, serta dari mitra internasional, Joint Research Centre - the European Commision.

Diketahui, gempa bumi berkekuatan M 7,6 yang mengguncang Maluku Utara baru-baru ini menjadi pengingat kembali akan tingginya aktivitas seismik di wilayah timur Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) menyebut bahwa gempa tersebut dipicu oleh sesar naik dan berpotensi menimbulkan tsunami.

“Sesuai dengan rilis resmi yang dikeluarkan oleh BMKG sebagai otoritas peringatan dini tsunami di Indonesia, gempa bumi yang terjadi di Maluku Utara itu adalah gempa akibat sesar naik dengan kekuatan sekitar 7,6 magnitudo dan berpotensi men-trigger tsunami,” ujar Semeidi.

Ia menambahkan bahwa tsunami memang sudah tercatat di beberapa lokasi di sekitar episenter, meskipun ketinggiannya bervariasi dan sebagian besar kurang dari satu meter. Namun, sejarah mencatat di lokasi yang sama pada abad ke-19 pernah terjadi gempa besar yang memicu tsunami setinggi 15 meter.

"Sejarah pencatatan abad ke-19 juga di titik yang sama pernah terjadi gempa yang cukup besar dan menyebabkan tsunami yang cukup besar, catatannya bahkan mencapai 15 meter,” lanjut Semeidi.

Ancaman Tsunami Non-Gempa dan Tantangan di Hilir

Salah satu poin krusial yang disorot Semeidi adalah bahwa tsunami tidak hanya disebabkan oleh gempa bumi, tetapi juga oleh aktivitas gunung api dan longsor bawah laut. Peristiwa tsunami Palu 2018 dan Selat Sunda 2018 menjadi bukti bahwa sensor gempa bumi saja tidak cukup.

“Tsunami tidak hanya diakibatkan oleh gempa bumi tetapi juga akibat aktivitas gunung api atau longsor bawah air. Aktivitas gunung api, longsor bawah air tidak bisa dideteksi oleh sensor gempa bumi, hanya sensor tertentu seperti sensor muka air yang dipasang dengan tepat yang bisa mendeteksi tsunami lebih dini,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa ribuan nyawa melayang saat tsunami Palu dan Selat Sunda karena sistem InaTEWS BMKG tidak didesain untuk kejadian non-gempa. Oleh sebab itu, BRIN mengintensifkan implementasi PUMMA untuk memperkuat sistem peringatan dini existing.

Tantangan terbesar lainnya adalah penyampaian peringatan di lokasi terdampak (hilir). Meskipun BMKG mengirimkan peringatan dalam 5 menit, sirine di daerah rawan yang terdampak belum tentu bisa menyala tepat waktu mengingat waktu emas (golden time) evakuasi tsunami hanya sekitar 30 menit atau bahkan kurang.

"Ini menjadi tantangan terbesar kita ke depan karena karakteristik tsunami di Indonesia adalah tsunami jarak dekat. Jika kejadian gempa bumi, maka tsunami bisa sampai di pesisir dalam 30 menit atau kurang dari satu jam,” pungkas Semeidi.

Ia menekankan perlunya penguatan sistem multisensor, perbaikan tata ruang kawasan pesisir, pemanfaatan vegetasi pantai seperti mangrove dan cemara laut sebagai sistem pelindung hijau (greenbelt) serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana gelombang tsunami. (pur)