DEWAN Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW SPI) Provinsi Papua Tengah sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) perdananya di Nabire pada Jumat, 15 Mei 2026. Pertemuan akbar yang mengusung tema “Perkuat Organisasi Petani Berjuang Untuk Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan” ini berhasil merumuskan berbagai program strategis sekaligus membentuk dan pelantikan struktur kepengurusan definitif DPW SPI Papua Tengah.

Wakil Ketua Umum SPI, Ali Fahmi mengungkapkan bahwa proses musyawarah ini merupakan puncak dari masa persiapan panjang yang telah berjalan selama hampir setahun lebih. Sepanjang proses tersebut, SPI secara mendalam menggali berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh para petani di wilayah Papua Tengah.

“Masalah-masalah pokok hari ini bisa kita simpulkan bahwa di Papua Tengah itu tidak beda jauh dengan teman-teman yang lain, terutama yang menyangkut konflik agraria. Hari ini konflik agraria di Papua Tengah relatif besar, baik itu masalah tapal batas, batas ulayat, masuknya perkebunan besar, tambang, dan sebagainya yang sampai hari ini sudah perlahan-lahan tapi masif ingin mengusir petani kita dan masyarakat sekitar kita,” kata Ali Fahmi.

Ali Fahmi menegaskan bahwa bagi masyarakat adat dan petani Papua, tanah adalah simbol kehidupan. Melalui tema reforma agraria yang diusung, SPI berkomitmen penuh untuk mendampingi petani dalam melakukan penataan ulang agar seluruh sumber agraria yang tersedia benar-benar dikelola demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyat, bukan untuk kepentingan korporasi besar.

“Semangat reforma agraria itu kan sejatinya ke sana, kita ingin menata dari yang tumpang tindih, dari yang sekadar dipindah alih fungsi lahan dan sebagainya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Saya pikir inilah letak soalnya. Kita ingin mengakhiri bagaimana penyelesaian reforma agraria dan jalan reforma agraria itu ada di Papua Tengah, ini penting,” ujar Ali Fahmi.

Guna mengimplementasikan visi tersebut, Ali Fahmi menyampaikan tiga pesan penting yang harus segera dijalankan oleh pengurus wilayah yang baru terbentuk. Pesan pertama berfokus pada pertahanan ruang hidup petani melalui proses identifikasi wilayah kelola.

“Segera lakukan identifikasi. Pastikan tanah-tanah yang hari ini sudah dikuasai itu dipertahankan. Itu penting apapun ceritanya. Kalau kita bicara petani, kalau ruang hidup masalah tanah agraria itu diambil alih atau bergeser menjadi perkebunan besar, ya tidak ada lagi petani,” ucap Ali Fahmi.

Langkah kedua yang disepakati dalam program kerja adalah penguatan pilar ekonomi petani melalui koperasi. Ali Fahmi menilai potensi hasil pertanian di Papua Tengah sangat melimpah, namun selama ini rantai ekonominya masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terorganisasi dengan optimal.

“Segera bangun kekuatan ekonomi melalui koperasi. Bangun usaha-usaha kolektif karena hasil-hasil pertanian kita luar biasa, tapi hari ini tidak terkonsolidasi dengan baik menjadi usaha bersama atau usaha kolektif. Usaha kolektif tentu yang menikmati adalah petani sebagai produsen. Hari ini masih berserak, ini harus kita tata bagaimana sumber-sumber ekonomi yang sudah disediakan alam kita ini dipelihara dengan baik, kemudian didistribusikan dan sebagainya sehingga itu menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat kita yang ada di sini,” tutur Ali Fahmi.

Pesan ketiga yang menjadi sorotan utama adalah perwujudan kedaulatan pangan, di mana Papua Tengah diharapkan mampu mandiri secara pangan tanpa harus bergantung pada pasokan komoditas dari luar daerah.

Ali Fahmi menekankan pentingnya mengoptimalkan pangan lokal seperti ubi, sekaligus membenahi kendala budidaya dan serangan hama ulat yang belakangan ini menurunkan produktivitas. “Kita berharap melalui SPI, organisasi kita itu, memastikan pangan ini harus kita produksi sendiri. Tidak ada lagi pangan yang dari luar.”

“Resource kita di Papua, teman-teman Papua Tengah, luar biasa masalah ubi dan sebagainya, cuma ini harus kita kelola sehingga petani dan masyarakat kita itu memang mengonsumsinya berdasarkan produk kita. Memang dalam perjalanannya masih banyak hal yang diperbaiki tentang budidaya kita, seperti ubi di tanah subur dan sebagainya. Kemudian ternyata kemarin banyak mulai muncul penyakit-penyakit di ubi kita, itu harus kita benahi,” kata Ali Fahmi.

Ia menambahkan perbaikan sistem budidaya dan rotasi tanaman harus menjadi perhatian khusus bagi ketua terpilih demi mewujudkan cita-cita Papua yang berdaulat atas pangannya sendiri.

Sementara itu, Ketua DPW SPI Papua Tengah terpilih, Stefen Herict Tebai menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan mandat dan komitmen yang telah digariskan oleh pengurus pusat. Gerakan SPI di Papua Tengah sendiri sebenarnya sudah mengakar kuat melalui proses konsolidasi basis petani yang intensif selama dua tahun terakhir.

“Komitmen dari DPP sampaikan, melihat dengan situasional yang sekarang sedang terjadi dan perjuangan SPI di Provinsi Papua Tengah yang sudah masuk dua tahu. Selama itu, kami melakukan konsolidasi dengan para petani, termasuk yang sudah tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Basis inilah yang menjadi kekuatan SPI untuk mendorong reforma agraria di Provinsi Papua Tengah,” urai Stefen Herict Tebai.

Stefen menggarisbawahi bahwa kekuatan struktural organisasi dari tingkat wilayah, cabang, hingga ke tingkat basis mutlak diperlukan untuk membentengi hak-hak atas tanah masyarakat adat dari kepungan investasi skala besar yang berpotensi merugikan warga lokal.

“Saya berharap secara struktur yang ada di provinsi, baik itu tingkat wilayah, cabang, sampai di basis itu harus kuat dalam hal menata ulang reforma agraria itu sendiri karena tanah ini memang mama kami dan ini kita harus selamatkan dari berbagai investasi investor luas atau asing yang mungkin menghadang. Contohnya ada isu-isu yang sedang beredar saat ini terkait lima puluh investasi yang secara legal dan ilegal yang mungkin sudah diizinkan tanpa konsolidasi dengan masyarakat setempat,” kata Stefen.

Lebih lanjut, Stefen menegaskan posisi ideologis SPI Papua Tengah sebagai organisasi perjuangan yang secara konsisten melawan arus neoliberalisme dan kapitalisme yang kerap meminggirkan hak-hak rakyat. Keberadaan SPI di provinsi ini diharapkan mampu menjadi saluran aspirasi yang kuat, mengingat jaringan organisasi ini tidak hanya berskala nasional tetapi juga terkoneksi secara global melalui gerakan petani internasional.

“Ini salah satu hal SPI adalah di mana organisasi yang salah satu agendanya melawan neoliberalisme, dengan SPI ini kan kita bisa melakukan mendorong aspirasi-aspirasi masyarakat setempat. Dan itu benar sekali terkait dengan mengidentifikasi lahan atau hak-hak ulayat yang diambil alih oleh mereka yang punya modal, SPI merupakan salah satu organisasi di Provinsi Papua Tengah yang berperan sebagai penyambung suara petani, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini karena SPI telah bergabung dalam La Via Campesina, jaringan organisasi tani dari 85 negara,” ujar Stefen seraya berjanji akan segera menyinkronkan seluruh program kerja dari pusat hingga daerah demi kesejahteraan petani Papua Tengah.