Pemerintah belum lama ini meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RENAKSI) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2025–2030. Ini bukan dokumen yang sekadar kumpulan rencana,tetapi sebuah peta jalan besar. 

Bagi sebagian orang, istilah “karbon biru” mungkin terdengar teknis dan asing. Namun bagi Indonesiasebagai negara kepulauan terbesar di dunia, karbon biru adalah harta karun ekologis yang selama ini tumbuh diam-diam di sepanjang garis pantai. Mangrove yang rapat dan padang lamun yang tenang ternyata menyimpan kemampuan luar biasa menyerap dan mengunci karbon, bahkan lebih efektif daripada banyak hutan daratan.

Baca Lainnya :

• Di Balik Sunyi Pengabdian, Menjaga Amanah Merawat Kepercayaan0
• Sensus Burung Air Serentak di Tiga Kawasan Pesisir Jakarta0
• Siapa Bilang Anak Muda Ogah Terjun Jadi Petani, Kelompok Asal Sambas Ini Buktinya 0
• Kemendikdasmen Luncurkan Beasiswa Talenta Indonesia, Jaring Anak Muda Berprestasi 0
• 53 Kelompok Komoditas Pertanian RI Bebas Tarif ke AS0

Indonesia tak main-main, dengan 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare lamun, negeri ini menjaga sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia. Angka itu bukan sekadar statistik, namun tanggung jawab global.

RENAKSI 2025–2030 juga bukan sekadar deklarasi ambisi. Dokumen ini dirancang sebagai panduan nasional yang menyatukan strategi perlindungan, pengelolaan, hingga skema pendanaan yang inklusif. Penyusunannya difasilitasi oleh National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP), forum kolaborasi lintas sektor yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dengan Konservasi Indonesia sebagai sekretariat.

Kolaborasi menjadi kata kunci. Pemerintah pusat, daerah, mitra internasional, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha duduk bersama merumuskan arah yang sama, menjaga ekosistem pesisir sekaligus memastikan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

(dok.kemenkopangan)

Dr Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa perlindungan karbon biru harus dijalankan dengan integritas dan sinergi. “RENAKSI menyelaraskan strategi implementasi dengan instrumen pendanaan berbasis prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI),” katanya.  

Artinya, kebijakan ini tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi juga tentang keadilan sosial.Sebanyak 21 rencana aksi telah dirumuskan dan akan dipertajam menjadi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi penjaga pertama ekosistem laut.

Langkah Indonesia ini pun mendapat sorotan internasional. Kedutaan Besar Inggris menyatakan dukungan penuh terhadap RENAKSI 2025–2030 sebagai tonggak baru kemitraan iklim kedua negara. Pemerintah Inggris berkomitmen mendukung kepemimpinan Indonesia dalam menjaga cadangan karbon biru dunia demi mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030.

Dukungan juga datang dari World Economic Forum (WEF). Organisasi global tersebut melihat Ocean Impact Summit 2026 di Bali sebagai momentum strategis untuk mendorong investasi hijau. Bagi WEF, langkah Indonesia mencerminkan visi besar, laut bukan lagi halaman belakang pembangunan, melainkan masa depan ekonomi nasional.

Di balik angka jutaan hektare itu, ada cerita tentang desa-desa pesisir yang menggantungkan hidup pada hutan mangrove, tentang nelayan yang memahami ritme laut, tentang generasi muda yang mulai melihat ekosistem bukan sekadar ruang eksploitasi, melainkan ruang keberlanjutan.

RENAKSI 2025–2030 menandai babak baru, ketika perlindungan alam diposisikan sejajar dengan pertumbuhan ekonomi. Karbon biru tak lagi hanya menjadi istilah ilmiah, tetapi simbol komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada solusi krisis iklim dunia.

Dari akar mangrove yang mencengkeram lumpur hingga hamparan lamun yang bergoyang di dasar laut, Indonesia sedang menulis narasi baru—masa depan bumi bisa dijaga dari pesisirnya.