PEMERINTAH menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai diterima Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (05/05/2026).

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis terbarunya mencatat, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (y-on-y).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen.

Sementara ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan IV-2025 terkontraksi sebesar 0,77 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,20 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-P mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen.

Pada triwulan I-2026, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi  mencapai 57,24 persen dan mencatat pertumbuhan ekonomi  sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kenaikan angka pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif bahwa arah ekonomi nasional mulai berbalik menuju fase ekspansi yang lebih kuat. Menurut Purbaya, tren ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

“Angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39 sekarang 5,61 dibanding sebelum-sebelumnya lima atau di bawah lima sedikit. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi,” ujar Purbaya dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga momentum tersebut melalui berbagai kebijakan strategis. Upaya ini mencakup penguatan koordinasi dengan bank sentral dalam menjaga likuiditas, serta pemberian stimulus tambahan untuk mendorong aktivitas ekonomi pada triwulan kedua.

“Jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga kondisi likuiditas dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang tidak lama lagi akan diumumkan, mungkin 1 Juni akan mulai jalan,” imbuh Purbaya.

Selain itu, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan. Salah satunya dengan rencana penerbitan obligasi dalam bentuk Panda bonds di Tiongkok dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif, sehingga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi.

“Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bonds, dalam Panda bonds di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan,” ungkap Purbaya.

Hal ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga secara aktif mendorong ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tekanan global, Indonesia justru mempercepat langkah menjadikan momentum pertumbuhan sebagai pijakan menuju ekonomi yang lebih kuat dan resilien.

Salah Satu Tertinggi di Negara-Negara G20

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 5,61 persen merupakan salah satu tertinggi di antara negara-negara G20.

“Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya kepada awak media, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (05/05/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan, serta kinerja ekspor dan impor yang tetap positif. Berbagai sektor lapangan usaha juga tercatat mengalami pertumbuhan yang baik.

“Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Inflasi berhasil ditekan, kepercayaan konsumen tetap tinggi, serta neraca perdagangan terus mencatatkan surplus.

“Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42 persen, turun dari 3,48 persen di periode yang lalu, di bulan Maret. Kemudian credit growth di 9,49 persen, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55 persen,” paparnya.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga menyoroti dinamika aliran modal keluar (capital outflow) yang terjadi di pasar keuangan. Pemerintah bersama otoritas terkait telah mengkaji faktor penyebab serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi.

Lebih lanjut, pemerintah turut menyepakati penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan guna menjaga stabilitas keuangan ke depan, termasuk dalam pengelolaan nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah juga melaporkan perkembangan regulasi terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang akan segera diberlakukan.

“Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen, dan juga terkait dengan sektor ekstratif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan,” tutup Airlangga.

Rupiah Berpotensi Menguat

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued dan berpotensi menguat seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional. “Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," ujarnya.

Lebih lanjut, Perry menyampaikan adanya tekanan jangka pendek terhadap rupiah yang dipicu oleh faktor global dan musiman. Selain itu, faktor musiman seperti kebutuhan devisa untuk repatriasi dividen, pembayaran utang, dan kebutuhan jemaah haji turut meningkatkan permintaan dolar.

"Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dolar yang menguat," katanya.

Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait tujuh langkah strategis untuk penguatan rupiah ke depan. Langkah pertama adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menstabilkan rupiah. "Cadangan devisa kami lebih, jadi cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," jelasnya.

Langkah kedua dan ketiga difokuskan pada penguatan arus modal dan koordinasi fiskal-moneter. Bank Indonesia, menurut Perry, mendorong peningkatan inflow melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menutup outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan saham, serta terus melakukan pembelian SBN di pasar sekunder.

"Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun. Kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter," kata Gubernur BI.

Selanjutnya, langkah keempat dan kelima mencakup penjagaan likuiditas perbankan yang tetap longgar, serta pembatasan pembelian dolar di pasar domestik. “Yang dulunya 100 ribu dolar per orang per bulan, kita turunkan 50 ribu dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan," lanjutnya.

Adapun langkah keenam dan ketujuh adalah penguatan intervensi di pasar offshore serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi. Selain itu, pengawasan diperketat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

"Yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Frederika Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga," pungkas Ferry.