- MIND ID Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Hilirisasi Bauksit
- Aktivis Ragu Soal Komitmen Pengakuan Hutan Adat 1,4 Juta Ha
- IDXCarbon Jajakan Unit Karbon 90 Juta Ton Co2e Hingga Ke Brazil
- OJK Dinilai Memble, Kini Hasil Penyelidikan Investasi Telkom Pada GOTO Ditunggu
- Suara yang Dikenal dan yang Tidak Dikenal
- Sampah Akan Jadi Rebutan Sebagai Sumber Bahan Bakar
- Tenun Persahabatan: Merajut Warisan India dan Indonesia dalam Heritage Threads
- Manfaat Membaca yang Penting Kamu Ketahui
- Kisah Hanako, Koi di Jepang yang Berumur Lebih dari 2 Abad
- Hadiri Pesta Rakyat 2 di Manado, AHY Tegaskan Pentingnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan
Pemerintah Siapkan Skema Pembelian Hasil Produksi Minyak Rakyat 80% Dari ICP

SEKAYU — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP).
Menurut Bahlil, Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan.

"Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendorong mereka beroperasi di bawah payung hukum dan aturan resmi," kata Bahlil saat meninjau kegiatan produksi sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (16/10).
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menata kegiatan penambangan minyak rakyat agar beroperasi secara aman, berkelanjutan dan tetap menjaga lingkungan.
Selain meninjau lapangan, Menteri ESDM juga berdialog langsung dengan para penambang sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari. Dalam dialog tersebut, para penambang mengaku kini tidak lagi ragu untuk beroperasi karena adanya dukungan dan kepastian dari pemerintah.
“Dulu kami takut-takut mulut (nambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat.
Bahlil menegaskan bahwa penataan sumur minyak rakyat untuk meningkatkan nilai ekonomi, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan. Ia juga meminta agar pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas memperkuat koordinasi dalam pendampingan teknis dan administratif bagi para penambang rakyat.
"Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” tegas Bahlil.
Melalui implementasi permen ESDM 14 tahun 2025 pemerintah berharap kegiatan minyak rakyat dapat menjadi bagian dari kontribusi energi nasional sekaligus meningkatkan lifting migas.
Saat meninjau sumur minyak rakyat di Keluang Menteri ESDM didampingi oleh Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto; Dirut Pertamina, Simon Aloysius; Gubernur Sumsel, Herman Deru; dan Bupati Muba, M Toha Tohet. (*)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

