JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan penelusuran dan menemukan adanya anomali dalam distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Berdasarkan data stok beras Food Station Tjipinang, ada ketidakwajaran keluarnya 11.410 ton beras dalam satu hari yaitu pada 28 Mei 2025. Pernyataan ini disampaikan Mentan sebagai respons atas keluhan sejumlah pedagang di PIBC yang menyebut pasokan beras mulai seret di pasaran.    

“Masuk akal gak? Ini 11.000 keluar satu hari. Satgas pangan sudah turun, alasannya katanya salah hitung, koreksi, macam-macam alasannya,” kata Mentan Amran saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025). 

Tercatat sebelumnya bahwa stok beras di Food Station Tjipinang memiliki tren yang terus meningkat terlebih sejak tahun 2024 di kisaran 30 ribu hingga 40 ribuan ton. Bahkan di tahun 2025 mampu menembus di kisaran 50 ribu ton. 

Baca Lainnya :

• KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Asal Malaysia di Selat Malaka0
• Dari Pesisir Nusa Lembongan, PLN Bangun Kemandirian Ekonomi Melalui Rumput Laut0
• Greenpeace Dukung Kongres Dunia Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Tiga Kawasan Hutan0
• Pengembangan Tempat Wisata Religi di TN Ujung Kulon, Merangkai Sejarah dan Kelestarian Alam 0
• Warga Resah, Bupati Kapuas Hulu Diminta Jelaskan Pengembangan Sawit PT IAL di Tamambaloh0

Sementara itu, arus masuk dan keluar beras di PIBC cenderung stabil dan berimbang dengan rata-rata sirkulasi masuk-keluar beras sebesar 2.000-3.000 ton per hari. Mentan Amran mengungkapkan bahwa angka beras keluar 11.410 ton per hari merupakan lonjakan drastis yang memunculkan tanda tanya besar. 

”Kemarin begitu mengatakan (harga beras) naik, aku cek. Sekarang tidak ada lagi alasan. Dulu ada alasannya, kalau stok Bulog kurang, impor. Apa mau minta impor dengan kondisi kita stok 4 juta ton? Dikeluarkan SPHP, apa jawabannya tadi? Untuk diblending, untuk dicampur dengan beras lokal, baru dijual mahal,” ungkapnya. 

Mentan Amran menegaskan bahwa jika ada pihak yang memainkan distribusi atau laporan stok secara sengaja, maka hal itu merupakan bentuk sabotase terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional. 

”Sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya, ternyata ada anomali. Ini harus diluruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan. Ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi,” tegasnya. 

Untuk itu, Mentan Amran mendorong Satuan Tugas Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki langsung dan mengecek kebenaran dari data tersebut. Ia tidak ingin ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dan mencederai perjuangan pemerintah dan petani dalam menjaga produksi pangan dalam negeri.

”Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani,” ucapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satgas Pangan, Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap data keluar beras tersebut. ”Mereka ditanya tetapi tidak bisa menyampaikan barang itu ke mana perginya, keluarnya dari kemana, tidak ada. Belum bisa disampaikan kepada kita. Kita akan lebih mendalami lagi data tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai, artinya dia memanipulasi data,” ungkapnya.

Dua Oknum Pegawai Kementan Dipecat

Masih dalam kesempatan yang sama, Mentan juga mengumumkan pemecatan terhadap dua oknum pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Langkah tegas ini diambil dalam upaya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas di lingkungan Kementan. 

“Ada dari internal yang bertindak tercela. Aku sudah pecat. Menipu, meminta uang Rp27 miliar. Kemudian ada direktur yang menyalahgunakan kewenangan, nilainya Rp2 miliar. Kami copot dan kami proses hukum,” kata Mentan.

Mentan Amran menjelaskan bahwa oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar bahwa mereka dapat memenangkan tender atau pengadaan besar di Kementan asalkan memberikan sejumlah uang di awal. Dari permintaan awal Rp27 miliar, sekitar Rp10 miliar telah sempat dibayarkan oleh mitra. Oknum tersebut bahkan melakukan pemalsuan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuannya. 

Menteri Amran menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek. Ia juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran dan penyimpangan di Kementan. 

“Kami sampaikan yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, jangan percaya bahwa ada yang bisa menjadi jembatan atau calo. Jangan pernah percaya. Itu tidak benar. Kalau ada laporkan kepada saya. Pasti kami tindak dan kami pecat,” tegasnya. 

Ia menekankan bahwa Kementan terus berkomitmen dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini tercermin dari penilaian Kementan sebagai institusi dengan hasil Reformasi Birokrasi (RB) yang meningkat dari 79 menjadi 85.

Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkat dari 66,79 menjadi 74,46. “Nggak boleh ada kompromi untuk pelanggaran di Kementan. Kita harus bersih,” ungkap Mentan Amran,

Seperti diketahui, Mentan Amran dikenal sebagai ‘Mr. Clean’ yang telah beberapa kali menindak tegas para pejabatnya yang menyeleweng ataupun pihak lain yang merugikan negara. Selama memimpin sejak 2014 hingga periode sekarang, sebanyak 844 pegawai diberi sanksi bahkan dicopot karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

Mentan Amran juga pernah memenjarakan pejabat yang mengutip fee proyek bahkan menindak 27 perusahaan pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Dengan tindakan ini, Mentan Amran berharap seluruh jajaran Kementan, serta para mitra kerja, dapat mengambil pelajaran penting dan semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun pertanian Indonesia yang maju, transparan, dan berintegritas.