Kongres Umat Islam Indonesia VIII: Mentan Siapkan Bibit dan Olah Lahan Gratis untuk Pesantren
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran
Sulaiman mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat
ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan bibit
komoditas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga
pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif.
Mentan mengatakan pesantren yang memiliki lahan produktif
dapat mengusulkan bantuan melalui dinas pertanian. Kementan siap membantu mulai
dari pengolahan lahan hingga penyediaan bibit. Hal tersebut disampaikan Mentan
Amran saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (26/7).
“Kalau ada pesantren yang
membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari
Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal
lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” ujar
Mentan.
Baca Juga
Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat
kegiatan pertanian sekaligus membangun kemandirian pangan dan kegiatan
produktif bagi para santri. “Kami ingin pesantren menjadi mandiri pangan. Yang
punya lahan tinggal diusulkan melalui dinas pertanian, nanti kami bantu tanami.
Bibit kami siapkan sehingga lahan-lahan pesantren bisa menjadi produktif,” jelasnya.
Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar
870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun untuk
mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat.
“Semua ini untuk rakyat.
Tahun ini kalau masih ada yang membutuhkan, bibit masih tersedia dan siap kami
salurkan,” katanya. Mentan menilai
keterlibatan pesantren dalam sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan
ketahanan pangan, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat
dan membangun kemandirian umat.
Dalam forum tersebut, Mentan juga memaparkan sejumlah
kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian
melalui hilirisasi, antara lain pada kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan
telur.
Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting
untuk memastikan manfaat pembangunan pertanian tidak berhenti pada produksi,
tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Selain pengembangan perkebunan rakyat, Mentan menyampaikan
bahwa pembangunan pertanian di Papua terus diperluas untuk mendorong pemerataan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur
Indonesia.
Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sebelumnya
difokuskan di Papua Selatan kini berkembang ke sejumlah wilayah lain di Tanah
Papua karena tingginya permintaan masyarakat.
“Kami sudah membangun
sawah baru dan optimalisasi lahan sekitar 138 ribu hektare. Awalnya hanya di
Papua Selatan, tetapi sekarang Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat
Daya juga meminta program yang sama,”
katanya.
Mentan menegaskan program tersebut dilaksanakan di atas
lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, dengan
tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saudara-saudara kita di
Papua juga membutuhkan kesejahteraan. Mereka justru meminta tambahan lahan
pertanian agar bisa meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang terus kita dorong,” ujarnya.
Antusiasme masyarakat, lanjutnya, terlihat dari permintaan
sejumlah kepala suku agar pemerintah memperluas program cetak sawah di wilayah
mereka. “Kami sudah di bandara ketika dua kepala
suku datang meminta tambahan 5.000 sampai 10.000 hektare. Artinya masyarakat di
sana ingin maju melalui pertanian. Itu yang harus kita dukung bersama,” pungkas Mentan.
Mentan optimistis kolaborasi pemerintah dengan pondok
pesantren, masyarakat, dan berbagai elemen umat Islam dapat memperluas basis
produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
Penguatan pertanian berbasis pesantren, pengembangan
perkebunan rakyat, hilirisasi, serta perluasan kawasan produksi pangan di
berbagai daerah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat
ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
