JAKARTA- BPI Danantara diminta untuk menjalankan organisasinya lebih efisien dan efektif dan menjalani tata kelola perusahaan terbaik.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi mendengar  satu unit bagian BPI Danantara memiliki anggaran operasional  mencapai Rp300 miliar per tahun. Nilai itu   belum unit yang lain.

“ Kami  mohon penjelasannya selaku Pak Purbaya ( Red- Menkeu) selaku  pengawas BPI Danantara. Angka ini juga melampaui angka annggaran operasional kementerian, padahal BPI Danantara belum terbukti meningkatkan kinerja BUMN, mengapa BPI Danantara memulai langkahnya dengan pemborosan, “ tekan Ahmad dalam rapat kerja Komite IV DPD RI di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2025.

Baca Lainnya :

• BPS Umumkan Oktober 2025 Terjadi Inflasi 2,86 Persen0
• Adu Cepat Penyaluran Kredit Rentan Terjadi Side Streaming0
• Bank Syariah Harus Capai Rasio Kewajiban Jangka Pendek 100 Persen0
• Laba Telkom Amblas 10 Persen Jadi Rp15,7 Triliun Akhir September 20250
• 40% Petani Sawit Hadapi Tantangan Ketertelusuran dan Sertifikasi di Tengah Kewajiban Kepatuhan EUDR0

Ia juga mendengar dari konstituenya, BPI Danantara bekerja sangat lambat melebihi birokrasi.

“Saking lambatnyta, Dirut Agrinas Pagan Nusantara (red- Joao Angelo De Sousa Mota) mengundurkan diri karena merasa kinerja terhambat akibat birokrasi di BPI Danantara. Jadi apa gunanya BPI Danantara kerjanya lambat dan seakan mengambil hak daerah,” tegas dia.

Sebagai pembanding, Ahmad mengutip data lima tahun lalu pengelolaan BUMN ke belakang  masih dalam naungan kementerian dengan anggaran sangat ramping Rp200 miliar per tahun.

“ Tapi berhasil mendongkrak pendapatan 50 persen, ini bentuk bukti good governance dampak biaya rendah tapi dampaknya nyata.

Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan Menkeu selaku pengawas agar aset yang kelola BPI Danantara dapat secara proposional meningkatkan Tranfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dia mengingatkan Dana Bagi Hasil (DBH)  dan Dana Transfer ke Daerah salah satunya berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kontributor terbesarnya dari dividen BUMN.

“Pengelolaan dividen BUMN sekarang di kelola langsung oleh BPI Danantara. Ada hak daerah di Danantara.  Danantara diawasi oleh Menkeu. “ tutur dia.