KAMI, orang muda, menyaksikan langsung bagaimana krisis iklim mengubah wajah Indonesia. Dari hutan yang terus terbakar, pesisir yang kian terkikis, hingga desa-desa yang semakin rentan terhadap gagal panen, semua menunjukkan bahwa krisis ini bukan ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini.

Orang muda menjadi generasi yang akan menanggung dampak terberat dalam jangka panjang. Kami hidup di tengah cuaca ekstrem, kualitas air, udara dan lingkungan yang menurun, dan bencana ekologis yang semakin sering terjadi. Namun, kami bukan pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis ini. Ketidakadilan inilah yang harus segera diakhiri.

Kegagalan Tata Kelola dan Krisis Multidimensi

Krisis iklim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kegagalan tata kelola sumber daya alam. Deforestasi, industri ekstraktif, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan telah memperparah kerusakan. Negara kerap hadir sebagai pemberi izin, bukan pelindung. Akibatnya, masyarakat adat dan lokal semakin tersingkir dari ruang hidupnya.

Dampak dari kegagalan tata kelola ini dirasakan oleh masyarakat, dan dalam situasi ini perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dan paling terdampak, terutama di komunitas adat dan lokal. Perempuan sering berada di garis depan dalam menghadapi dampak dari adanya krisis, dengan mengelola sumber pangan, menjaga ketersediaan air, hingga merawat pengetahuan lokal tentang lingkungan.

Peran ini menjadikan perempuan sebagai penjaga penting keberlanjutan ekosistem, namun masih kerap tidak diakui dalam pengambilan keputusan. Di saat yang sama, beban yang mereka tanggung justru semakin besar di tengah krisis yang terus memburuk.

Sementara itu, krisis keanekaragaman hayati berjalan beriringan dengan krisis iklim. Hilangnya habitat, degradasi ekosistem, dan penurunan spesies berdampak langsung pada ketahanan pangan, kesehatan, dan keberlanjutan sosial-budaya masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan iklim tidak dapat dipisahkan dari keadilan gender dan perlindungan keanekaragaman hayati. Tanpa pengakuan terhadap peran perempuan dan tanpa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, upaya penanganan krisis iklim hanya akan menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh akar persoalan.

Kami menolak cara pandang yang menjadikan alam sekadar komoditas. Alam adalah ruang hidup yang memiliki batas dan harus dijaga. Ketika hutan rusak, laut tercemar, dan tanah kehilangan fungsi ekologisnya, yang hilang bukan hanya lingkungan hidup, tetapi juga masa depan generasi kami. Sehingga, kehidupan harus berada di atas keuntungan.

Mandat untuk Pemerintah dan DPR RI

Kami mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengambil langkah nyata yang memihak pada rakyat, bukan pada keuntungan korporasi. Kami menuntut pengesahan RUU Keadilan Iklim sebagai dasar hukum mendesak yang menjamin perlindungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, bagi petani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok rentan termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Kemudian, transformasi kelembagaan yang kuat dengan membentuk lembaga khusus yang berwenang melakukan sinkronisasi kebijakan lintas sektor secara horizontal dan vertikal untuk memutus pola kerja sektoral yang tumpang tindih.

Lalu, memastikan standar Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi kewajiban hukum yang koheren dalam setiap keputusan strategis penanganan iklim, serta melakukan pemulihan lingkungan hidup secara menyeluruh serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Memilih Masa Depan, Memperjuangkan Hari Ini

Hari Bumi bukan sekadar seremoni. Ini adalah pengingat bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit. Kebijakan iklim tanpa keadilan hanya akan menjadi formalitas yang jauh dari kebutuhan rakyat. Kami, orang muda, akan terus bersuara dan bergerak. Namun, tanggung jawab terbesar tetap ada pada Pemerintah dan DPR RI, memilih berpihak pada masa depan yang adil dan berkelanjutan, atau terus mempertahankan arah yang membawa kita pada krisis yang lebih dalam.