JAKARTA- Upaya mewujudkan kemandirian industri perkapalan Nasional saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu hambatan itu berkaitan dengan belum diimplementasikannya secara nyata Instruksi Presiden No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional secara komprehensif.

“Kebijakan ini belum mampu mengantarkan industri kapal nasional menjadi mandiri. Impor kapal masih tinggi, terutama impor kapal bekas dan masih banyak perusahaan BUMN atau swasta yang memilih membangun kapal di galangan luar negeri dibadingkan dengan membangun kapal pada galangan kapal dalam negeri,” ujar Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami dalam ketarangan resminya di acara Sarasehan bertajuk “Kemandirian Industri Kapal Nasional Guna Menyongsong Indonesia Emas 2025 di Jakarta,  Selasa (29/4).

Baca Lainnya :

• India Sambut Baik Langkah Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor Pangan Pokok0
• Surplus Perdagangan Beruntun Dimotori Industri Agro dan Manufaktur0
• Ledakan Ekonomi Indonesia Menciptakan Peluang Baru bagi Profesional Lokal0
• The Dream Team Danantara0
• Mudik Lebaran PT KAI Sediakan 4,5 Juta Tiket, Sebanyak 2,7 Juta Kelas Ekonomi Tarif Terjangkau0

Menurut Anita Puji, saat ini industri perkapalan Nasional sebenarnya sudah cukup mampu sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhan kapal secara Nasional. “Kami sangat optimistis terkait kemampuan industri galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal-kapal baru, memperbaiki kapal maupun refurhbisment berbagai tipe, jenis dan ukuran kapal,”tambahnya.

Anita menguraikan, saat industri kapal Nasional telah mampu membuat berbagai jenis, ukuran dan tipe kapal. Selain membuat, industri kapan Nasional juga sudah mampu melakukan perbaikan maupun refurhbisment kapal seperti kapal tanker, kapal container, kapal angkut semen, kapal angkut ternak, kapal roro, kapal patroli, kapal bulk carrier, general cargo, penujang operasi lepas Pantai atau offshore hingga berbagai jenis kapal perang, apalagi kapal-kapal seperti tug and barge.

“Kemampuan kami dalam membangun kapal baru, bisa mencapai 1.200 unit per-tahun, dan sekarang utilisasinya baru sekitar 10%. Artinya, masih banyak fasilitas galangan kapal nasional yang belum dimanfaatkan oleh pelayaran swasta maupun BUMN,” ujar Anita.

Bahkan tahun 2025 ini menurut Anita, Industri perkapalan Nasinal memiliki kemampuan untuk memperbaiki kapal hingga 36.000 unit kapal sehingga sesungguhnya, Indonesia tidak kekurangan space untuk mendukung perbaikan kapal sesuai jadwal yang ditetapkan.

Melihat data-data tersebut, Anita optimistis Iperindo beserta stake holder industri perkapalan Nasional dalam 10 tahun ke depan sudah bisa memenuhi kebutuhaan industri perkapalan Nasional.  “Kami bermimpi agar seluruh armada yang dibutuhkan dalam 10 tahun ke depan dapat dibangun di galangan dalam negeri. Segala yang dibutuhkan, kami siap menyediakan, jangan sampai satu unit kapal pun, tidak dibangun di dalam negeri dan tidak menjadi karya anak bangsa,” lanjutnya.

Sementera itu mengutip data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa saat ini Indonesia memiliki lebih dari 250 galangan yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kota/kabupaten. Selain itu, industri kapal Nasional saat ini juga memiliki 127 industri komponen kapal dan bahan baku kapal yang terkonsentrasi di pulau Jawa dan Kepulauan Riau.

“Berdasarkan perusahaan yang menyampaikan laporan produksi di SIINas pada tahun 2024, total estimasi tenaga kerja yang terserap pada industri galangan kapal di Indonesia adalah sebesar 46.000 orang,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta. (Wahyono)