Di bawah rimbun mangrove Desa Darunu, Minahasa Utara, sebuah seremoni sederhana baru saja mengubah nasib 328 kepala keluarga. Bukan sekadar serah-terima kertas, tapi penyerahan “kunci” masa depan, akses legal mengelola 1.742 hektare hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hadir langsung di Mangrove Park Darunu, menyerahkan 9 Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada warga yang tersebar di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, dan Bolaang Mongondow.

“Penyerahan ini bukan sekadar dokumen, tetapi wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hak kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya,” tegas Menhut di hadapan warga dan pendamping hutan.

Dengan tambahan 9 SK ini, jejak Perhutanan Sosial di Sulawesi Utara makin dalam. Totalnya kini mencapai 109 unit SK seluas 21.612,08 hektare, yang manfaatnya dirasakan 5.114 kepala keluarga. Angka yang besar, tapi ceritanya lebih besar dari angka.

Pasalnya, Menhut menekankan Perhutanan Sosial tidak boleh berhenti di pemberian akses,tapi harus naik kelas jadi ekosistem usaha lengkap dari hulu ke hilir. Artinya, warga tidak hanya menanam dan memanen, tapi juga mengolah, mengakses pembiayaan, sampai menembus pasar.

Bukti nyatanya sudah ada di lokasi acara. Mangrove Park Desa Darunu kini bukan hutan mangrove biasa. Warga setempat menyulapnya jadi kawasan ekowisata plus pusat usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu. Lestari iya, sejahtera juga iya.

Seremoni tak lengkap tanpa aksi. Menhut bersama warga melakukan penanaman simbolis 600 bibit mangrove Rhizophora apiculata dan Avicennia marina di lahan 0,5 hektare. Kecil secara luasan, besar secara makna.

Ini bagian dari rehabilitasi pesisir dan penguatan blue carbon kemampuan mangrove menyerap karbon sekaligus jadi benteng alami dari abrasi. Jadi selain ekonomi, hutan ini juga sedang menyelamatkan iklim dan kampung pesisir. 

Jutaan Hektare untuk Jutaan Keluarga

(data diolah, grafis porosbumi.com)

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani memaparkan skala yang lebih luas. Secara nasional, Perhutanan Sosial sudah menembus 8,33 juta hektare dengan 11.190 unit SK. Manfaatnya? Dirasakan lebih dari 1,42 juta kepala keluarga.

Di Sulut, sudah terbentuk 110 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Tugas berikutnya, bikin KUPS ini naik kelas jadi usaha produktif dan berdaya saing. Caranya lewat hilirisasi dan pengembangan klaster komoditas. Intinya, jangan cuma jual bahan mentah.

Menhut menutup kunjungan dengan ajakan kolaborasi. Pemerintah daerah, pendamping, dunia usaha, dan masyarakat diminta memperkuat sinergi. Tujuannya satu, menjadikan Perhutanan Sosial sebagai pilar ekonomi hijau yang berkelanjutan. “Dari hutan kita dorong kesejahteraan, dan dari masyarakat kita jaga kelestarian,” tutupnya.

Kalimat penutup yang merangkum semuanya. Di Darunu, Sulut, itu bukan lagi jargon. Dengan SK di tangan dan mangrove di depan mata, 328 keluarga baru saja memulai babak baru, jadi penjaga hutan sekaligus pemilik masa depan. (yans)