INDONESIA memperkuat kerja sama regional dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk memantau perubahan lingkungan dan mendukung mitigasi bencana.

Melalui inisiatif SCOPE Digital, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama mitra internasional mengembangkan layanan observasi Bumi yang dapat digunakan untuk memantau hutan, tutupan lahan, kebakaran biomassa, dan pergerakan tanah.

Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Muhammad Rokhis Khomarudin menjelaskan, Indonesia menghadapi tantangan pemantauan wilayah yang luas dan rentan terhadap berbagai bencana.

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), Indonesia membutuhkan dukungan teknologi untuk memantau kondisi lingkungan secara berkelanjutan.

Menurutnya, ada tiga alasan utama pentingnya kolaborasi, yakni luasnya wilayah yang harus dipantau, kesenjangan penguasaan teknologi dan keterampilan, serta risiko lingkungan yang melintasi batas negara. “Kebakaran dan banjir tidak berhenti di perbatasan negara.

Karena itu, solusi yang kita kembangkan juga tidak boleh terbatas pada wilayah masing-masing,” ujar Rokhis saat mewakili BRIN dalam EU-ASEAN Workshop on Copernicus and Regional Collaboration di Bangkok, Thailand, Senin (26/10).

Rokhis menekankan bahwa penguatan kapasitas perlu dilakukan pada tiga tingkatan, yaitu individu, kelembagaan, dan regional. Penguasaan keterampilan teknis perlu diikuti kesiapan institusi dalam mengoperasikan layanan, serta kerja sama antarnegara untuk mendukung pertukaran data dan pengetahuan.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi kesenjangan ini sendirian. Itulah sebabnya kita membutuhkan kemitraan dengan ESA, Thailand, dan Filipina,” katanya.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui SCOPE Digital, program yang didanai Komisi Eropa melalui strategi Global Gateway dan dilaksanakan oleh Badan Antariksa Eropa (European Space Agency/ESA). Program ini mengadaptasi layanan observasi Bumi berbasis Copernicus untuk mendukung kebutuhan operasional mitra nasional di Asia Tenggara.

Di Indonesia, pengembangan SCOPE Digital mencakup tiga layanan prioritas. Pertama, Forest Area and Type untuk memetakan luas dan jenis hutan, termasuk mangrove, serta memantau degradasi dan pemulihan hutan.

Kedua, Burn Scar Mapping untuk menyediakan informasi titik panas mendekati waktu nyata, luas area terbakar, dan tingkat keparahan kebakaran. Ketiga, Land Cover Classification untuk menghasilkan peta tutupan lahan tahunan, mendeteksi perubahan wilayah, serta memantau perluasan kawasan perkotaan.

Sementara itu, layanan Ground Motion akan dikembangkan untuk memantau pergerakan permukaan tanah, terutama di kawasan perkotaan pesisir dan pantai utara Jawa yang menghadapi persoalan penurunan muka tanah.

Layanan tersebut memanfaatkan data satelit terbuka, antara lain Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, dan VIIRS. Data ini diolah menjadi informasi yang dapat membantu pemantauan lingkungan dan mendukung pengambilan keputusan.

“Tujuan kita sederhana, yaitu mengubah data satelit menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari dan mendukung pengambilan keputusan,” tutur Rokhis.

SCOPE Digital diluncurkan pada November 2025 dalam forum APRSAF-31 yang melibatkan Indonesia, Thailand, dan Filipina. Pada Maret 2026, BRIN dan ESA menandatangani Letter of Intent. Tahapan berikutnya meliputi rapat Komite Pengarah, pertemuan dengan pemangku kepentingan nasional, serta pembahasan teknis untuk merancang layanan observasi Bumi.

Pada November 2026, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan teknis di BRIN pada 5 dan 9 November. Tahap ini mendukung peningkatan kemampuan teknis sekaligus persiapan pemanfaatan layanan secara operasional.

Rokhis berharap lokakarya tersebut dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, memperjelas kebutuhan pengembangan, dan menghasilkan rencana kerja bersama. Melalui kolaborasi ASEAN dengan ESA dan Uni Eropa, pengembangan layanan observasi Bumi diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan negara-negara di kawasan. (kg/ed:jml)