MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera merinci bahwa total anggaran Rp100,1 triliun untuk Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera Hingga 2028 telah mendapatkan persetujuan pemerintah dan didukung penuh oleh Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad.

Adapun alokasi pertahunnya adalah sebagai berikut, yaitu tahun 2026: Rp38,9 triliun (fokus infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian); tahun 2027: Rp32,9 triliun; dan tahun 2028: Rp28,2 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi instansi dengan alokasi terbesar, yakni Rp69 triliun selama tiga tahun untuk perbaikan jalan, jembatan, dan sungai. 

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dialokasikan Rp7,4 triliun khusus untuk percepatan Hunian Tetap (Huntap). “Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara),” tegas Tito usai Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera bersama pemerintah di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI bersama pemerintah tengah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah.

“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam keterangan persnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan,koordinasi dilakukan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk rencana kerja kementerian dan lembaga terkait, dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi. Menurutnya, pelaksanaan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Koordinasi ini dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Untuk hal-hal teknis nantinya akan dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah yang diketuai Pak Tito Karnavian,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari sinergi DPR RI dan pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pasca bencana di Sumatera dapat berlangsung cepat, terarah, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, seperti TA Khalid, Andi Iwan Darmawan Aras, Putih Sari, dan Kawendra Lukistian. Hadir pula beberapa menteri, Kepala BNPB Suharyanto, Dankor Brimob Ramdani Hidayat, serta Kepala Danantara Dony Oskaria. (ayu/rdn)