KLATEN - Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan peringatan tegas terhadap para pelaku usaha yang terlibat dalam praktik curang di sektor pangan. Saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Presiden menyebut para pelaku kecurangan beras sebagai pengkhianat bangsa dan vampir ekonomi yang merugikan rakyat demi keuntungan segelintir kelompok.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa permainan harga oleh penggilingan padi besar dan produsen beras nakal telah merugikan petani. Meskipun harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini telah menyentuh Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp6.500/kg, praktik penekanan harga oleh pelaku usaha besar masih berlangsung. 

“Ada penggilingan padi besar yang nakal, yang mengeruk keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Jika mereka tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi untuk dikelola demi kesejahteraan petani,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan kepala desa dan jajaran kementerian terkait, Senin (21/07/2025).

Baca Lainnya :

• Masyarakat Adat Tabalsupa Tolak Pertambangan Nikel di Pegunungan Cykloop Papua0
• Dari Liberalisasi ke Proteksi, Tarik Ulur Diplomasi Dagang Indonesia-AS0
• Celah Memperlambat Mekanisme Fiktif-Positif dalam OSS-RBA 0
• Semester 1/2025 Investasi Hulu Migas Naik 28,6% 0
• Sandiwara (Guru) Sekolah0

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkap adanya praktik manipulasi di pasar beras nasional, di mana terdapat beras kualitas eceran atau medium dikemas sebagai beras premium, lalu dijual dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, hal ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penipuan, kejahatan ekonomi, dan bentuk penghianatan terhadap bangsa. 

“Kerugian masyarakat akibat praktik seperti ini mencapai Rp100 triliun per tahun. Ini penghianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini upaya membuat Indonesia terus lemah dan miskin. Saya tidak terima, saya disumpah sebagai Presiden untuk memegang teguh aturan dan UUD yang berlaku,” ujar Presiden Prabowo. 

Presiden Prabowo pun langsung memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut dan menindak tegas seluruh pelaku kecurangan, baik dalam rantai distribusi maupun di sektor penggilingan padi dan distribusi beras. 

“Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin kalian setia kepada rakyat dan kedaulatan Indonesia. Segera usut dan tindak! Kita bela kebenaran, keadilan, dan rakyat kita,” perintah Presiden tegas. 

Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa akar persoalan pangan nasional bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyentuh soal kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Ia menyebut praktik curang di sektor pangan terus membuat rakyat Indonesia miskin, meskipun negara telah memiliki semua instrumen pemerintahan. 

“Kemerdekaan sejati bukan hanya lagu. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Negara yang merdeka adalah negara yang mampu memberi makan dan kehidupan layak bagi rakyatnya,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah memberi peringatan keras kepada para pengusaha untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jika tetap melanggar, negara akan bertindak tegas. 

“Kalau kita tertibkan, kita punya Rp100 triliun per tahun. Itu bisa memperbaiki 100 ribu sekolah. Dalam 3,5 tahun, kita bisa benahi semua bersama. Tapi kalau dibiarkan, ini saya anggap sebagai sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang. Ini harus kita hentikan!” tegasnya. 

Seperti diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berhasil mengungkap adanya dugaan terhadap 212 merk beras yang tidak sesuai dengan volume, Harga Eceran Tertinggi (HET), dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dugaan pelanggaran tersebut juga diduga menjadi salah satu penyebab anomali harga, yakni lonjakan harga beras tingkat konsumen di tengah peningkatan produksi dalam negeri. 

Dalam berbagai kesempatan Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pengusaha ataupun produsen yang terbukti melakukan kecurangan. 

“Seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia yang tidak mengikuti aturan harus ditindak. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Karena kita harus menjaga pangan Indonesia di saat negara lain sedang mengalami kesulitan pangan,” tegas Mentan Amran 

Ia juga memastikan bahwa pasokan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Selama bulan Juli 2025, pemerintah akan menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras dalam rangka program perlindungan sosial. Selain itu, 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai akhir 2025. 

“Dengan stok nasional mencapai 4,2 juta ton, kami optimistis harga akan segera stabil. Tidak ada alasan untuk memainkan harga di tengah pasokan yang melimpah. Pemerintah akan terus mengawal distribusi hingga ke tangan konsumen,” pungkasnya.