Menteri LH Dorong Peninjauan WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon untuk Lindungi Badak Jawa
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta bagian
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon
(TNUK), Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.
Permintaan ini sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor
65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi. Menteri Jumhur menegaskannya kembali pada
peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis
(19/11).
Tujuannya melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa sejak
tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut. “Pemanfaatan
sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan
hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,”
tegas Menteri Jumhur.
Baca Juga
Menurut Menteri Jumhur, perairan TNUK perlu dikeluarkan dari
WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik
ketenangan Badak Jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.
Diketahui, TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa
(Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered),
dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu
kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat
Badak Jawa sangat spesifik.
Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat
sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya. Aktivitas
pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi,
pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia.
Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP
tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa.
Meski begitu, KLH/BPLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap
perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi
spesiesnya sangat terbatas.
Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH meminta Menteri ESDM
mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut. Ia juga
meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan bila verifikasi ilmiah
membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan
hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan
konservasi.
Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi
spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait.
Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan
konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.
Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di
lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai
kewenangan masing-masing instansi. KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan
pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan
dengan perlindungan lingkungan hidup.
Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai
pemegang kewenangan persetujuan lingkungan. “Termasuk bila PT ANTAM mendapat
izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan
memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Menteri Jumhur.
KLH/BPLH menegaskan bahwa penetapan WUP adalah bagian dari
perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin menambang. Penetapan ini tidak
otomatis memberi hak untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Setiap rencana
kegiatan tetap harus melewati beberapa lapis pengaman:
Kesesuaian ruang. Untuk daratan diperlukan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk ruang laut diperlukan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Untuk kawasan hutan diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian
Kehutanan.
Perlindungan kawasan hutan konservasi. Pasal 38 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya
menyatakan kawasan hutan hanya boleh dipakai untuk pembangunan di luar
kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung.
Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23
Tahun 2021. Artinya, WUP di dalam kawasan hutan konservasi tidak dapat
memperoleh persetujuan perizinan tambang.
Perlindungan kawasan konservasi laut. Pasal 111 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
membatasi pemberian KKPRL bagi pertambangan terbuka, dengan pengecualian
terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (6).
Persetujuan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum perizinan
berusaha diterbitkan. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru
bisa dimulai setelah persetujuan KKPR sektor terbit.
AMDAL mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan,
kondisi hidrologi dan kualitas air, keanekaragaman hayati dan habitat satwa
dilindungi, ekosistem pesisir dan laut termasuk potensi sedimentasi, serta
dampak terhadap masyarakat. Persetujuan lingkungan bukan alat untuk melegalkan
kegiatan yang melanggar tata ruang atau dilarang aturan sektoral.
RPPLH Nasional: 99,86 Persen Wilayah Ujung Kulon
Diarahkan untuk Dilindungi
Indonesia sudah memiliki RPPLH Nasional yang ditetapkan
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 33, 34, 37,
dan Lampiran III).
Sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,
RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan bagi
pembangunan jangka panjang dan menengah serta kebijakan sektoral.
Analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program (KSP)
RPPLH Nasional menunjukkan 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah
analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif
Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.
Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, 53,95 persen
wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99
persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk
perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya
alam.
“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan
tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan
pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkas Menteri
Jumhur.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Ujung Kulon
KLH/BPLH bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan pemerintah daerah
memperkuat koordinasi. Tujuannya memastikan data spasial, status kawasan, dan
fungsi lingkungan hidup selaras dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan
menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan
lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan
perundang-undangan,” tutup Menteri Jumhur.
Guru Besar IPB: Ujung Kulon Tetap Menjadi
Habitat Utama Badak Jawa
Ujung Kulon menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus
dikelola dengan tanggung jawab ekologis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya
diukur dari seberapa besar sumber daya alam dimanfaatkan, tetapi juga dari
seberapa baik lingkungan hidup dijaga dan diwariskan kepada generasi
berikutnya.
Gagasan translokasi dan pembentukan populasi kedua badak
Jawa (Rhinoceros sondaicus) bukan merupakan kebijakan yang muncul secara
tiba-tiba, melainkan bagian dari upaya konservasi jangka panjang yang telah
dikaji para ahli selama puluhan tahun.
Penguatan populasi melalui pengelolaan yang lebih terkontrol
menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan spesies
tersebut, dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap menjadi habitat
utamanya.
Guru Besar IPB University, sekaligus Pakar Konservasi dan
Ekowisata, Prof. Harini Muntasib, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai
pembentukan populasi kedua badak Jawa telah berkembang sejak 1986 melalui forum
dan kerja sama konservasi internasional, termasuk jejaring pakar badak di bawah
International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Gagasan tersebut kemudian menjadi bagian dari strategi
konservasi yang disusun Indonesia sejak 1993 dan terus berlanjut dalam berbagai
dokumen strategi dan rencana aksi konservasi badak.
"Jadi, wacana mengenai populasi kedua ini sebenarnya
sudah ada sejak 1986. Kemudian pada 1993 Indonesia sudah mulai memasukkannya ke
dalam strategi konservasi nasional, dan terus berlanjut pada periode-periode
berikutnya. Artinya, ini merupakan proses panjang yang didasarkan pada kajian
para ahli," jelas Prof. Harini.
Menurutnya, salah satu pertimbangan penting dalam
pengelolaan badak Jawa adalah kondisi populasi yang terkonsentrasi pada satu
kawasan. Keterbatasan populasi dan variasi genetik dapat meningkatkan risiko
perkawinan sedarah (inbreeding) yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan
keberlanjutan populasi dalam jangka panjang.
Karena itu, Prof. Harini menjelaskan bahwa langkah yang
perlu diprioritaskan bukanlah memindahkan badak Jawa secara langsung ke habitat
kedua yang jauh dari Ujung Kulon, melainkan memperkuat pengelolaan populasi
melalui Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di
dalam kawasan TNUK.
Kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan
individu dan pengembangbiakan badak secara lebih terkontrol, dengan tetap
memperhatikan kondisi genetik dan kesehatan satwa.
"Kalau habitat kedua masih membutuhkan proses yang
panjang, maka yang paling dekat adalah melalui JRSCA terlebih dahulu. Kita
berharap pengelolaan populasi di kawasan tersebut dapat membantu mengurangi
risiko perkawinan sedarah dan mendukung perkembangan populasi badak Jawa yang
lebih baik," ungkapnya.
Terkait kondisi habitat, Prof. Harini menilai bahwa TNUK
masih memiliki kemampuan mendukung kehidupan dan perkembangbiakan badak Jawa.
Hal tersebut antara lain terlihat dari keberadaan individu-individu baru yang
terus teridentifikasi.
Namun, ia mengingatkan adanya dinamika vegetasi hutan yang
perlu diperhatikan, khususnya perkembangan tumbuhan langkap yang dapat
membatasi ketersediaan tumbuhan bawah sebagai sumber pakan badak.
"Kita tidak bisa mengatakan kondisi habitat Ujung Kulon
tidak baik, karena badak Jawa masih terus berkembang biak. Tetapi memang ada
keterbatasan tumbuhan pakan di beberapa bagian kawasan akibat perkembangan
vegetasi, termasuk langkap. Ini yang perlu terus dikaji dan dikelola,"
jelas Prof. Harini.
Ia juga menekankan bahwa penelitian badak Jawa telah
berlangsung sejak masa kolonial dan terus berkembang melalui kontribusi
berbagai generasi peneliti. Prof. Harini sendiri telah terlibat dalam
penelitian badak sejak sekitar 1990. Menurutnya, perkembangan teknologi telah
meningkatkan kemampuan para ahli dalam memantau keberadaan, perilaku, dan
kondisi populasi badak Jawa.
"Dulu penelitian badak banyak dilakukan melalui
pengamatan jejak. Sekarang sudah berkembang dengan kamera jebak dan perekaman
video sehingga informasi yang diperoleh semakin baik. Penelitian konservasi ini
tidak pernah berhenti, dan saya bersyukur semakin banyak generasi muda yang
terlibat serta peduli terhadap kelestarian satwa liar," tuturnya.
Prof. Harini menegaskan bahwa upaya konservasi badak Jawa
memerlukan kesinambungan penelitian, kolaborasi antargenerasi, serta
pengelolaan habitat dan populasi secara hati-hati.
Dengan mengutamakan perlindungan Ujung Kulon sebagai habitat
utama, penguatan pengelolaan melalui JRSCA, dan kajian ilmiah mengenai populasi
kedua, konservasi badak Jawa diharapkan dapat terus berkembang secara
berkelanjutan.
