Logo Porosbumi
21 Nov 2026,
21 November 2026
LIVE TV

Menteri LH Dorong Peninjauan WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon untuk Lindungi Badak Jawa

PorosBumi 20 Nov 2026, 20:04:12 WIB
Menteri LH Dorong Peninjauan WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon untuk Lindungi Badak Jawa

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.

Permintaan ini sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi. Menteri Jumhur menegaskannya kembali pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11).

Tujuannya melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut. “Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Menteri Jumhur.

Menurut Menteri Jumhur, perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan Badak Jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.

Diketahui, TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik.

Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya. Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia.

Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa. Meski begitu, KLH/BPLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.

Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut. Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan bila verifikasi ilmiah membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.

Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait. Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi. KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan. “Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Menteri Jumhur.

KLH/BPLH menegaskan bahwa penetapan WUP adalah bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin menambang. Penetapan ini tidak otomatis memberi hak untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Setiap rencana kegiatan tetap harus melewati beberapa lapis pengaman:

Kesesuaian ruang. Untuk daratan diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk ruang laut diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kawasan hutan diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian Kehutanan.

Perlindungan kawasan hutan konservasi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya menyatakan kawasan hutan hanya boleh dipakai untuk pembangunan di luar kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021. Artinya, WUP di dalam kawasan hutan konservasi tidak dapat memperoleh persetujuan perizinan tambang.

Perlindungan kawasan konservasi laut. Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membatasi pemberian KKPRL bagi pertambangan terbuka, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (6).

Persetujuan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum perizinan berusaha diterbitkan. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru bisa dimulai setelah persetujuan KKPR sektor terbit.

AMDAL mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi hidrologi dan kualitas air, keanekaragaman hayati dan habitat satwa dilindungi, ekosistem pesisir dan laut termasuk potensi sedimentasi, serta dampak terhadap masyarakat. Persetujuan lingkungan bukan alat untuk melegalkan kegiatan yang melanggar tata ruang atau dilarang aturan sektoral.

 

RPPLH Nasional: 99,86 Persen Wilayah Ujung Kulon Diarahkan untuk Dilindungi

Indonesia sudah memiliki RPPLH Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 33, 34, 37, dan Lampiran III).

Sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan bagi pembangunan jangka panjang dan menengah serta kebijakan sektoral.

Analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program (KSP) RPPLH Nasional menunjukkan 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.

Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, 53,95 persen wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.

“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkas Menteri Jumhur.

 

Koordinasi Lintas Sektor untuk Ujung Kulon

KLH/BPLH bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Tujuannya memastikan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup selaras dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutup Menteri Jumhur.

 

Guru Besar IPB: Ujung Kulon Tetap Menjadi Habitat Utama Badak Jawa

Ujung Kulon menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan tanggung jawab ekologis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar sumber daya alam dimanfaatkan, tetapi juga dari seberapa baik lingkungan hidup dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Gagasan translokasi dan pembentukan populasi kedua badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) bukan merupakan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari upaya konservasi jangka panjang yang telah dikaji para ahli selama puluhan tahun.

Penguatan populasi melalui pengelolaan yang lebih terkontrol menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan spesies tersebut, dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap menjadi habitat utamanya.

Guru Besar IPB University, sekaligus Pakar Konservasi dan Ekowisata, Prof. Harini Muntasib, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pembentukan populasi kedua badak Jawa telah berkembang sejak 1986 melalui forum dan kerja sama konservasi internasional, termasuk jejaring pakar badak di bawah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Gagasan tersebut kemudian menjadi bagian dari strategi konservasi yang disusun Indonesia sejak 1993 dan terus berlanjut dalam berbagai dokumen strategi dan rencana aksi konservasi badak.

"Jadi, wacana mengenai populasi kedua ini sebenarnya sudah ada sejak 1986. Kemudian pada 1993 Indonesia sudah mulai memasukkannya ke dalam strategi konservasi nasional, dan terus berlanjut pada periode-periode berikutnya. Artinya, ini merupakan proses panjang yang didasarkan pada kajian para ahli," jelas Prof. Harini.

Menurutnya, salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan badak Jawa adalah kondisi populasi yang terkonsentrasi pada satu kawasan. Keterbatasan populasi dan variasi genetik dapat meningkatkan risiko perkawinan sedarah (inbreeding) yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keberlanjutan populasi dalam jangka panjang.

Karena itu, Prof. Harini menjelaskan bahwa langkah yang perlu diprioritaskan bukanlah memindahkan badak Jawa secara langsung ke habitat kedua yang jauh dari Ujung Kulon, melainkan memperkuat pengelolaan populasi melalui Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam kawasan TNUK.

Kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan individu dan pengembangbiakan badak secara lebih terkontrol, dengan tetap memperhatikan kondisi genetik dan kesehatan satwa.

"Kalau habitat kedua masih membutuhkan proses yang panjang, maka yang paling dekat adalah melalui JRSCA terlebih dahulu. Kita berharap pengelolaan populasi di kawasan tersebut dapat membantu mengurangi risiko perkawinan sedarah dan mendukung perkembangan populasi badak Jawa yang lebih baik," ungkapnya.

Terkait kondisi habitat, Prof. Harini menilai bahwa TNUK masih memiliki kemampuan mendukung kehidupan dan perkembangbiakan badak Jawa. Hal tersebut antara lain terlihat dari keberadaan individu-individu baru yang terus teridentifikasi.

Namun, ia mengingatkan adanya dinamika vegetasi hutan yang perlu diperhatikan, khususnya perkembangan tumbuhan langkap yang dapat membatasi ketersediaan tumbuhan bawah sebagai sumber pakan badak.

"Kita tidak bisa mengatakan kondisi habitat Ujung Kulon tidak baik, karena badak Jawa masih terus berkembang biak. Tetapi memang ada keterbatasan tumbuhan pakan di beberapa bagian kawasan akibat perkembangan vegetasi, termasuk langkap. Ini yang perlu terus dikaji dan dikelola," jelas Prof. Harini.

Ia juga menekankan bahwa penelitian badak Jawa telah berlangsung sejak masa kolonial dan terus berkembang melalui kontribusi berbagai generasi peneliti. Prof. Harini sendiri telah terlibat dalam penelitian badak sejak sekitar 1990. Menurutnya, perkembangan teknologi telah meningkatkan kemampuan para ahli dalam memantau keberadaan, perilaku, dan kondisi populasi badak Jawa.

"Dulu penelitian badak banyak dilakukan melalui pengamatan jejak. Sekarang sudah berkembang dengan kamera jebak dan perekaman video sehingga informasi yang diperoleh semakin baik. Penelitian konservasi ini tidak pernah berhenti, dan saya bersyukur semakin banyak generasi muda yang terlibat serta peduli terhadap kelestarian satwa liar," tuturnya.

Prof. Harini menegaskan bahwa upaya konservasi badak Jawa memerlukan kesinambungan penelitian, kolaborasi antargenerasi, serta pengelolaan habitat dan populasi secara hati-hati.

Dengan mengutamakan perlindungan Ujung Kulon sebagai habitat utama, penguatan pengelolaan melalui JRSCA, dan kajian ilmiah mengenai populasi kedua, konservasi badak Jawa diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

 

 

Topik Terkait

Komentar Pembaca ( 0)

Tulis Komentar
Tinggalkan Komentar
```