Logo Porosbumi
20 Nov 2026,
20 November 2026
LIVE TV

Capaian Kemendikdasmen untuk Guru: Anggaran Tunjangan Capai Rp90 T dan Percepatan Sertifikasi Guru

PorosBumi 19 Nov 2026, 16:52:24 WIB
Capaian Kemendikdasmen untuk Guru: Anggaran Tunjangan Capai Rp90 T dan Percepatan Sertifikasi Guru

MENJELANG perayaan Hari Guru Nasional Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memaparkan sejumlah capaian program prioritas yang berdampak nyata pada kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan tata kelola guru di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, memaparkan bahwa capaian yang diraih Kemendikdasmen untuk para guru di antaranya adalah penyaluran sejumlah tunjangan, pemenuhan kualifikasi akademik, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Dalam tiga tahun terakhir, kami berhasil melakukan percepatan PPG, baik bagi guru tertentu maupun calon guru. Sehingga jumlah guru yang sudah tersertifikasi hingga saat ini mencapai lebih dari 2,8 juta guru atau sekitar 93 persen,” ungkap Dirjen Nunuk di Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam aspek kesejahteraan, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail, mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan mekanisme penyaluran tunjangan bagi guru. Sementara itu, dari sisi penganggaran pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung pemberian tunjangan guru.

Sepanjang tahun 2026, Temu menyebut Anggaran Tunjangan Guru Non-ASN (Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru) tercatat mencapai Rp20,21 triliun yang tersalur kepada 916.075 guru. Sementara itu, untuk Tunjangan Guru ASN (Tunjangan Khusus, Tunjangan Profesi, dan Dana Tambahan Penghasilan), mencapai Rp70,64 triliun yang tersalur kepada lebih dari 1,7 juta guru.

“Dengan demikian, total anggaran untuk mendukung pemberian tunjangan guru secara nasional mencapai sekitar Rp90 triliun. Tentunya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan guru tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan dan pemajuan pendidikan nasional,” papar Temu.

Lebih lanjut, pada sisi Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4, Kemendikdasmen telah melakukan dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui program ini, Temu menuturkan sebanyak 61.777 guru telah berhasil difasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang S-1.

Pelaksanaan program ini juga turut dilaksanakan melalui kerja sama dengan 127 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang sejak tahun 2025 dilaksanakan dalam tiga tahap pendaftaran.

Selanjutnya, pada sisi Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB), Kemendikdasmen mencatat sebanyak 188.003 guru telah mendaftar dan belajar Pembelajaran Mendalam (PM) – Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA). Dengan rincian 52.085 guru aktif di Pelatihan Kelompok Kerja dan Diklat Bauran, serta 135.918 guru belajar melalui pelatihan mandiri.

Sebanyak 1.858 guru juga sedang dalam masa pelatihan sebagai fasilitator daerah pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Capaian lainnya juga tercatat kepada 116.700 guru yang telah mengikuti pelatihan Pendidikan Inklusif tingkat Dasar.

Sebanyak 14.976 fasilitator daerah telah dilatih untuk bidang Bimbingan Konseling, 2.294 fasilitator daerah telah dilatih untuk Matematika Gembira, dan 5.777 guru kelas SD sedang melakukan Program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI).

Dalam pelatihan secara daring melalui Ruang GTK, sebanyak 518.133 guru turut mengikuti pelatihan, dengan rincian yakni 377.145 guru melalui kelompok kerja dan 140.988 dengan pelatihan mandiri. Dan terakhir, sebanyak 15.848 kepala sekolah telah mengikuti pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS).

 

PERPANJANGAN PENUGASAN GURU NON-ASN TAHUN 2027

Sebagai langkah berkelanjutan tata kelola guru tahun mendatang, Dirjen Nunuk Suryani turut menjelaskan terkait perpanjangan penugasan guru non-ASN pada tahun 2027. Dijelaskannya bahwa sebanyak 173.323 guru non-ASN tercatat masih mengajar di sekolah negeri. 

Dari perpanjangan penugasan tersebut terdapat beberapa kriteria yang menjadi persyaratan, antara lain terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024, aktif mengajar dan memiliki perjanjian kerja yang semula berakhir di Desember 2026, dan bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Perpanjangan penugasan guru non-ASN juga mendapatkan dukungan kesejahteraan yang terdiri atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi yang bersertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja, insentif untuk guru yang belum bersertifikasi, dan tambahan penghasilan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah.

“Selain perpanjangan penugasan guru non-ASN, kami juga akan menghubungkan para guru terbaik dengan seluruh murid di Indonesia melalui Studio Guru. Semoga capaian yang telah diraih dan langkah kebijakan tahun mendatang membawa kemajuan untuk guru dan mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pungkas Dirjen Nunuk. (destian)

Topik Terkait

Komentar Pembaca ( 0)

Tulis Komentar
Tinggalkan Komentar
```