Logo Porosbumi
21 Nov 2026,
21 November 2026
LIVE TV

Dikepung Zona Ekstraktif, Hentikan Normalisasi Eksploitasi di Sekitar Habitat Terakhir Badak Jawa

PorosBumi 20 Nov 2026, 19:41:48 WIB
Dikepung Zona Ekstraktif, Hentikan Normalisasi Eksploitasi di Sekitar Habitat Terakhir Badak Jawa

PERDEBATAN mengenai masa depan Ujung Kulon mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan gagasan relokasi sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke lokasi lain dengan dalih mitigasi risiko bencana dan penyelamatan populasi.

Wacana ini memicu tanda tanya besar karena muncul hanya berselang beberapa bulan setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada Februari 2026 yang menetapkan hampir seluruh daratan dan perairan Provinsi Banten sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Ironisnya, TNUK kini justru berdiri sebagai sebuah enklave yang terkepung rapat oleh zona ekstraktif dari segala penjuru— baik dari daratan sekitar maupun bentangan perairan strategis di Selat Sunda dan Samudra Hindia.

Alih-alih memberikan kepastian perlindungan di saat Badak Jawa dinyatakan menghadapi ancaman serius, wilayah yang mengelilingi habitat terakhir spesies tersebut justru semakin dibuka lebar bagi berbagai skema pertambangan dan migas.

Pemerintah memang kerap berulang kali menegaskan bahwa kawasan yang ditetapkan berada di luar batas administratif taman nasional. Namun, argumentasi administratif ini mengabaikan fakta dasar bahwa ekosistem tidak pernah bekerja tunduk pada garis-garis batas di atas kertas.

Berbagai data spasial menunjukkan bahwa bentang alam ini semakin dikelilingi oleh beragam kepentingan ekstraktif yang terus berakumulasi dari waktu ke waktu. Selama ini pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa WUP di sekitar Ujung Kulon bukanlah izin tambang langsung dan lokasinya berada di luar kawasan konservasi.

Namun, argumen tersebut sangat menyesatkan dan mengabaikan realitas birokrasi perizinan. Penetapan WUP tidak boleh dibaca secara naif sebagai sekadar garis di atas peta, melainkan sebagai instrumen hulu—tahapan legal paling krusial—yang membuka jalan bagi lahirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kemudian hari.

Dalam tata kelola sumber daya alam, proyek ekstraktif selalu berproses secara sistematis: dimulai dari identifikasi potensi, pemetaan wilayah, legalisasi WUP, hingga akhirnya obral izin operasional. WUP adalah fondasi hukum yang memberikan legitimasi bagi negara untuk mengundang dan memuluskan modal masuk ke suatu kawasan.

Berdasarkan data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM, serta dokumen resmi pemerintah, bentang wilayah di sekitar Ujung Kulon saat ini telah dikelilingi oleh berbagai aktivitas dan prospek eksploitasi.

Di koridor timur laut taman nasional, tercatat Izin Usaha Pertambangan milik PT Rajawali Octorys Sundari untuk komoditas andesit seluas 84,7 hektar serta IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping seluas 22,7 hektar. Data Minerba juga mengonfirmasi adanya potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan.

Di sisi perairan, peta Geomigas ESDM memperlihatkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon, di mana sebagian besar perairan hingga daratan sekitar TNUK masuk ke dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy, yang kemudian disempurnakan oleh penetapan seluruh daratan dan perairan sekitar sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.

Joint Study serupa yang dilakukan beberapa universitas untuk memberi rekomendasi kepada Komite Eksplorasi Nasional (KEN) bahkan telah menyebutkan rencana survei umum Ujung Kulon Basin Forearc sebagai target eksplorasi (play concepts) migas sejak tahun 2019. Setidaknya terdapat tiga target eksplorasi yang hendak disurvei yakni carbonate buildup, unconventional play, dan hydrate gas.

Selain itu, secara historis terdapat lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten yang dimenangkan oleh perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, pada 2007, dengan jangka waktu kontrak awal selama 30 tahun hingga 2037. Wilayah kerja migas tersebut dioperasikan oleh anak usahanya bernama M3nergy Gamma Sdn. Bhd.

Pada awal 2016, M3nergy Gamma Sdn. Bhd. melakukan pengeboran sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 dengan menunjuk PT Apexindo Pratama Duta Tbk sebagai kontraktor pengeboran menggunakan jack-up rig Soehanah, dengan nilai kontrak sebesar US$5,4 juta.

Pengeboran mencapai kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak berhasil menemukan hidrokarbon. Keberadaan sumur Cula-1 menunjukkan bahwa kawasan perairan dekat dengan Ujung Kulon tidak hanya pernah menjadi objek studi potensi migas, tetapi juga telah menjadi lokasi aktivitas pengeboran eksplorasi secara nyata.

Apabila seluruh data tersebut dipetakan secara bersamaan, terlihat pola yang jelas bahwa Ujung Kulon tidak lagi sekadar menghadapi ancaman tunggal, melainkan berlapis-lapis kepentingan eksploitasi sumber daya alam—mulai dari pertambangan batuan, potensi mineral logam, hingga prospek eksplorasi migas di darat maupun lepas pantai.

Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena pemerintah daerah sendiri telah lama memandang wilayah selatan Banten sebagai kawasan yang kaya sumber daya mineral. Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak.

Pada saat yang sama, Provinsi Banten saat ini memiliki 139 IUP aktif dengan total luas mencapai 25.903,36 hektar. Dari jumlah tersebut, 84 izin di antaranya dikeluarkan pada periode 2017-2025 oleh gubernur, dan 55 izin lainnya diterbitkan pada periode 2019-2022 oleh Kementerian ESDM.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari proses yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Atas dasar akumulasi ancaman tersebut, perdebatan mengenai WUP tidak boleh direduksi sekadar menjadi dalih bahwa "belum ada izin tambang" atau bahwa "lokasinya berada di luar taman nasional".

Dalam praktiknya, proyek-proyek ekstraktif selalu diawali dengan identifikasi potensi, pemetaan sumber daya, penetapan wilayah, pembentukan instrumen tata ruang, serta berbagai proses kajian dan perencanaan lainnya. WUP merupakan fondasi dasar dari rangkaian proses tersebut.

Pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pemerintah adalah mengapa kawasan penyangga bentang konservasi paling vital di Indonesia ini terus disusupi oleh perencanaan pertambangan dan migas? Di tengah kepungan tersebut, bagaimana negara mampu menjamin bahwa akumulasi kepentingan ekstraktif tidak akan merusak integritas ekologis Ujung Kulon serta mengancam keselamatan masyarakat yang bergantung padanya?

Lebih jauh lagi, situasi ini mencerminkan watak ekstraktivisme yang kian mendominasi paradigma pengelolaan ruang nasional, di mana kawasan dengan nilai ekologis tinggi perlahan diperlakukan sebagai cadangan komoditas yang sewaktu-waktu siap dikapitalisasi demi investasi.

Negara hadir melalui instrumen regulasi untuk melegitimasi eksploitasi, sementara risiko ekologis dan bencana pada akhirnya harus ditanggung oleh alam dan masyarakat lokal.

Ujung Kulon bukanlah ruang kosong yang dipersiapkan untuk dikuras oleh sektor industri ekstraktif, melainkan bentang alam strategis yang mengemban fungsi lingkungan, sosial, dan konservasi yang tidak ternilai harganya.

Ketika zona-zona ekstraktif merangsek kian rapat, yang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan Badak Jawa, melainkan keselamatan ruang hidup secara menyeluruh.

 

Tuntutan Sikap JATAM:

1. Menghentikan segala bentuk normalisasi eksploitasi dengan meninjau ulang dan membatalkan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta blok migas yang mengepung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan wilayah penyangganya.

2. Menolak segala upaya pelemahan perlindungan kawasan, serta memastikan bahwa wacana mitigasi risiko bencana atau relokasi satwa tidak dijadikan alat legitimasi untuk melonggarkan batas konservasi demi kepentingan korporasi.

3. Menempatkan keselamatan ekosistem dan masyarakat sekitar sebagai panglima tertinggi dalam setiap kebijakan tata ruang, serta menghentikan perluasan aktivitas pertambangan darat maupun migas lepas pantai di sekitar Banten selatan.

Topik Terkait

Komentar Pembaca ( 0)

Tulis Komentar
Tinggalkan Komentar
```