MAKASSAR – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyuarakan perlawanan tanpa kompromi terhadap mafia pangan dan pelaku korupsi yang selama ini menjadi penghambat kedaulatan pangan Indonesia.

“Kita harus kerja keras. Kami mohon dukungan semua pihak. Kami sedang membenahi Kementan, dan hasilnya sudah terlihat. Reformasi birokrasi meningkat tajam, predikat WTP kembali diraih, dan capaian indikator antikorupsi makin baik. Bahkan, kami diminta memberi testimoni oleh KPK,” ujar Mentan Amran saat menghadiri wisuda Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (14/7/2025). 

Menurutnya, Kementerian Pertanian tengah menata seluruh rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, termasuk dalam penyaluran pupuk dan sarana produksi. Salah satu kasus besar yang ditindak adalah temuan lima jenis pupuk palsu yang beredar di Jawa Tengah, dengan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional. Kasus tersebut kini telah diserahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Lepas 360 Ribu Ton Bansos Beras, Mentan: SPHP Harus Hati-Hati dan Tepat Sasaran0
• Produksi Beras Nasional Januari-Agustus 2025 Capai 29,97 Juta Ton, Naik 14,09 Persen0
• Mentan: 212 Produsen Beras Bermasalah Telah Dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung0
• Dukungan Kebijakan untuk Swasembada Pangan0
• Prabowo: Saya Tidak Akan Tenang Sebelum Indonesia Swasembada Pangan0

Dalam kasus minyak goreng, sebanyak 20 mafia juga telah diserahkan ke penegak hukum. Terbaru, investigasi gabungan mengungkap skandal pengoplosan beras oleh 212 merek. Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp99 triliun. 

“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Mentan Amran. 

Terkait praktik curang mafia beras, pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif. “Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” tandasnya. 

Mentan Amran juga menekankan pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil. Ia menyayangkan praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium, hingga selisih dapat mencapai Rp3.000 per kilogram. 

“Kalau beras naik Rp3.000 per kilo, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Tidak semua anak bangsa beruntung. Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam,” ujarnya. 

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Selain itu, sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Stok beras kita sangat cukup, mencapai 4,2 juta ton. Tidak perlu khawatir. Dalam waktu dekat, harga beras dipastikan akan turun,” ujarnya.

Mentan Amran juga memastikan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam membenahi sektor pertanian sesuai arahan Presiden. “Selama kami berada di Kementan, sekuat tenaga kami akan bereskan. Kami tidak akan mundur. Dalam 10 bulan terakhir, sudah 260 kasus kami kirimkan ke penegak hukum, dan kami yakin akan ditindak tegas,” tegasnya. 

Dukungan terhadap langkah tegas Mentan Amran juga datang dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, menegaskan bahwa praktik curang oleh oknum pengusaha hitam dalam kasus beras tidak bisa ditoleransi.

“Ini sudah terlalu lama dilakukan oleh pengusaha hitam yang tidak peduli pada masyarakat sebagai konsumen. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kami sangat mendukung sikap tegas Pak Mentan. Untuk teman-teman yang masih berniat nakal, berhentilah. Sudah saatnya kita bersih-bersih. Rezeki bisa datang dengan cara yang baik,” ujar Prof. Jamaluddin. 

Ia menilai ketegasan Mentan Amran merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. “Pak Amran menunjukkan bahwa pemerintah hadir membela konsumen dan masyarakat Indonesia. Ini adalah bentuk keadilan. Produk pangan, termasuk beras, harus memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan harga yang adil, jujur, dan berkualitas,” tambahnya. 

Prof. Jamaluddin juga mengapresiasi capaian strategis Kementan di bawah kepemimpinan Amran. “ Saya mengucapkan selamat kepada pemerintah atas pengakuan global yang diraih. Pertanian menjadi trending topic. Pak Amran memimpin dengan sangat kuat dan tegas, dan itu sangat kami hargai,” ungkapnya. 

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk membangun generasi emas Indonesia. “Kalau mafia seperti ini masih ada, generasi emas hanya akan menjadi mimpi. Maka perjuangan ini harus terus dilanjutkan. Jangan khawatir, kami semua berada di belakang Bapak Menteri,” pungkas Prof. Jamaluddin.