BANTUL - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa target swasembada bisa bermasalah apabila Bulog tidak mampu melakukan penyerapan gabah petani secara maksimal, yaitu dengan ketentuan harga HP sebesar Rp6.500 perkilogram.

“Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam,” ujar Mentan Amran saat mendampingi kunjungan kerja panen raya Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto di Kabupaten Bantul, Rabu, 15 Januari 2025. 

Mentan Amran mengatakan, pembelian gabah sebesar Rp5.500 seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp25 triliun karena terdapat selisih sebesar Rp1.000 perkilogram. 

Baca Lainnya :

• Wamentan Tegaskan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram, Jangan Sampai Dibeli Murah0
• Mentan-Mentrans Teken Kesepakatan Bersama Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk Swasembada Pangan0
• KKP Sukses Kembangkan Model Hilirisasi Rajungan1
• Bantuan Pangan Beras 2025 Disalurkan 6 Bulan0
• Pemberlakuan HPP Gabah 15 Januari 2025 untuk Jaga Keseimbangan Hulu Hilir0

“Selisih Rp1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan hingga Rp25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya di bawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian,” katanya. 

Selain itu, kata Mentan Amran, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.

“Anggaran APBN yang sebesar kurang lebih 145 triliun itu akan sia-sia apabila serapannya Rp5.500. Karenanya peran Bulog sangat strategis, Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh dibawah Rp6.500,” katanya. 

Mentan Amran menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah telah memberi berbagai bantuan dan fasilitas sarana prasarana produksi yang cukup masif. Di antaranya adalah kenaikan volume pupuk yang mencapai 9,5 juta ton dan juga bantuan benih serta normalisasi irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Alhamdulillah sekarang ini irigasi selesai, traktor, benih, pengolahan tanah, pupuk juga sudah diberesin. Jadi tinggal serap gabah yang perlu dilakukan,” pungkasnya.(*)