Kemenhut Kawal Pengembangan Agroforestri Pangan melalui FAPE-PS di Bogor
KEMENTERIAN Kehutanan terus
mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan perhutanan sosial melalui Fasilitasi
Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS), sebagai bagian dari
dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah, khususnya
dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas lahan.
Salah satu implementasinya dilakukan di Kelompok Tani Hutan
(KTH) Hijau Lestari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor,
dengan fasilitasi pengembangan agroforestri seluas 10 hektare. Tim Direktorat
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) bersama Balai Perhutanan Sosial
(PS) Bogor telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Tahap I terhadap
pelaksanaan FAPE-PS Tahun 2026 di lokasi tersebut.
Saat ini, kegiatan berada pada tahap penyiapan lahan dan
proses penanaman dengan komoditas yang direncanakan meliputi jagung hibrida dan
padi gogo, yang dikombinasikan dengan tanaman Multi-Purpose Tree Species
(MPTS), seperti durian, mangga, manggis, dan pala.
Baca Juga
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi
Sumarah, menyampaikan bahwa FAPE-PS merupakan salah satu upaya Kementerian
Kehutanan untuk mendorong pemanfaatan lahan perhutanan sosial secara produktif
melalui pola agroforestri yang mengintegrasikan tanaman pangan dan tanaman
kehutanan.
“Melalui FAPE-PS, kami ingin memastikan bahwa lahan
perhutanan sosial dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Pengembangan
tanaman pangan seperti jagung dan padi gogo yang dikombinasikan dengan tanaman
MPTS diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan
manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus tetap menjaga
fungsi ekologis kawasan hutan,” ujar Apri.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program FAPE-PS tidak
hanya diukur dari terlaksananya penanaman, tetapi juga dari keberlanjutan
pengelolaan dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan akan terus melakukan
pendampingan dan monitoring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
Rencana Usulan Kegiatan (RUK), sehingga fasilitasi yang diberikan dapat
berkembang menjadi usaha produktif yang berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perhutanan sosial.
Ketua KTH Hijau Lestari, Encep Saifuddin, menyambut baik
pelaksanaan program FAPE-PS dan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mendapat
respons positif dari anggota kelompok. Menurutnya, fasilitasi ini menjadi
peluang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas lahan sekaligus
mengembangkan usaha masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
“Harapan kami ke depan, karena para petani kami di Desa
Sukamulya, terutama di kelompok kami, sangat mendukung, sangat antusias dan
bangga untuk mendongkrak produksi-produksi yang ada di hutan kami,” ujar Encep.
Ia berharap fasilitasi seluas 10 hektare tersebut dapat
menjadi langkah awal bagi pengembangan kegiatan agroforestri pada areal yang
lebih luas, sehingga potensi kawasan perhutanan sosial dapat memberikan manfaat
yang semakin besar bagi anggota kelompok.
KTH Hijau Lestari saat ini mengelola kawasan perhutanan
sosial seluas kurang lebih 196 hektare. Kelompok ini sebelumnya berada dalam
skema Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dan telah melalui proses transformasi
menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada kawasan hutan dengan pengelolaan
khusus (KHDPK) pada 23 Agustus 2023.
Sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi Tahap I,
Kementerian Kehutanan akan terus mengawal proses penyiapan lahan dan penanaman
agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang
telah diajukan kelompok melalui proposal.
Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
kegiatan berjalan sesuai rencana dan fasilitasi yang diberikan dapat
dimanfaatkan secara optimal. Melalui FAPE-PS, Kementerian Kehutanan berupaya
memperkuat peran masyarakat sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat
perhutanan sosial.
Integrasi tanaman pangan dan tanaman kehutanan melalui
pendekatan agroforestri diharapkan dapat mendukung penyediaan pangan,
meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat peluang usaha masyarakat, serta
mempertahankan fungsi ekologis kawasan hutan.
Pelaksanaan program di Desa Sukamulya menjadi salah satu
wujud komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendorong pengelolaan perhutanan
sosial yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat sekitar hutan.
