70 kader perempuan dari 19 Organisasi Tani Lokal (OTL) Serikat Petani Pasundan (SPP) se-Tasikmalaya berkumpul dalam Konsolidasi Perempuan Pejuang Reforma Agraria (PPRA) yang digelar di Sekretariat SPP Tasikmalaya, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Senin (22/6/2026).

Pertemuan yang difasilitasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama SPP Tasikmalaya ini menghasilkan kesepakatan penting berupa pembentukan Federasi Perempuan Pejuang Reforma Agraria (PPRA) Kabupaten Tasikmalaya sebagai wadah penguatan kepemimpinan dan perjuangan perempuan tani dalam agenda reforma agraria.

Sebelum memulai agenda konsolidasi, para peserta yang tergabung dalam Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS) Siti Halimah terlebih dahulu mendatangi Markas Polres Tasikmalaya untuk menyampaikan pernyataan solidaritas kepada Supriadi, salah seorang pimpinan OTL SPP Lengkongbarang yang tengah menjalani proses hukum.

Mereka meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah serta menilai perkara tersebut berkaitan dengan konflik agraria yang sedang dihadapi petani. Dalam aksi tersebut, para perempuan tani juga membawa dua ekor domba sebagai simbol dukungan moral dan ketahanan ekonomi bagi keluarga Supriadi selama proses hukum berlangsung.

Memasuki forum konsolidasi, para peserta membahas strategi penguatan organisasi perempuan dalam perjuangan reforma agraria di tingkat basis. Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat kapasitas kader perempuan sekaligus mempertegas peran mereka sebagai bagian penting dalam perjuangan hak atas tanah.

Perwakilan SPP Tasikmalaya, Erni Kartini, mengatakan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah untuk memperkuat organisasi perempuan agar mampu mengambil peran lebih besar dalam mendampingi perjuangan petani di wilayahnya.

“Kami ingin perempuan tidak hanya hadir sebagai pendukung, tetapi menjadi pelaku utama dalam memperjuangkan reforma agraria dan membangun kekuatan organisasi di tingkat basis,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana, menegaskan bahwa perjuangan reforma agraria merupakan perjuangan bersama yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang setara. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang menempatkan tanah sebagai sumber kehidupan rakyat.

“Sesuai mandat Undang-Undang Pokok Agraria 1960, barang siapa yang menggarap, menduduki, dan mengelola tanah secara aktif, maka tanah itu harus menjadi miliknya. Hak atas tanah ini adalah perjuangan bersama, tidak ada sekat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di dalam organisasi,” kata Agustiana.

Ia juga memperkenalkan gagasan Tanah Kolektif untuk Perempuan sebagai salah satu strategi memperkuat posisi perempuan dalam reforma agraria. Menurutnya, pengorganisasian perempuan di tingkat basis perlu terus diperkuat agar mereka mampu menjadi pelopor dalam setiap proses perjuangan di lapangan.

Sementara itu, Koordinator KPA Wilayah Jawa Barat, Yani Srimulyani, menyampaikan bahwa konsolidasi yang diikuti 19 OTL tersebut berhasil mencapai kesepakatan strategis dengan membentuk Federasi Perempuan Pejuang Reforma Agraria (PPRA) Kabupaten Tasikmalaya. Federasi ini diharapkan menjadi wadah bersama yang mengonsolidasikan seluruh kekuatan perempuan tani di Tasikmalaya dalam memperjuangkan reforma agraria.

Selain pembentukan federasi, peserta juga menyepakati tiga rencana tindak lanjut sebagai program kerja organisasi, yaitu: Pendidikan Reforma Agraria, melalui penyelenggaraan sekolah lapangan dan pendidikan ideologi agraria secara berkala bagi kader perempuan.

Konsolidasi bulanan antar-OTL untuk memperkuat koordinasi organisasi serta memantau perkembangan persoalan agraria di masing-masing wilayah. Membangun aliansi antarwilayah, dengan berpartisipasi dalam pembentukan dan penguatan PPRA di berbagai kabupaten di Jawa Barat sebagai bagian dari konsolidasi gerakan perempuan pejuang reforma agraria.

Menurut Yani, keberadaan federasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi organisasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan tani dalam memperjuangkan hak atas tanah, mengadvokasi konflik agraria, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat tani.

Melalui konsolidasi ini, perempuan petani Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk memperkuat organisasi, memperluas pendidikan reforma agraria, dan membangun solidaritas antarkelompok perempuan tani sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.