JAKARTA- Para ekonom yang tergabung dalam lembaga pemikiran Indef  menilai belum terjadi perubahan struktural ekonomi  yang signifikan selama 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Stabilitas yang tercapai dinilai  sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, bukan hasil dari reformasi baru yang mampu mendorong akselerasi pertumbuhan.

Ekonom Senior Indef,  M Fadhil Hasan menjelaskan pandangan tersebut hasil kajian lembaganya terhadap capaian ekonomi pemerintah, bukan bantahan atas hasil survei lain.

“Secara umum, indikator makroekonomi menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen, inflasi di bawah tiga persen, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka,” papar dia dalam keterangan resmi dikutip Jumat(24/10/2025).

Baca Lainnya :

• BI Laporkan Uang Beredar Tumbuh 8 Persen Tembus Rp9.771 Triliun0
• Pemerintah Diminta Kejar Konsumsi Susu Setara Negara Jiran 40 Liter Per Tahun0
• Perry Dkk Tahan BI Rate Di Level 4,75 Persen0
• Hero Gozali Dkk Kuras Saldo Laba Pelayaran Jaya Hidup Sebelum Rancang IPO Rp158,4 Miliar0
• Telkom Akan Alihkan Aset Serat Optik Rp35,7 Triliun Ikuti Tren Global0

Namun pada saat yang sama dia mendapati adanya kesenjangan persepsi antara klaim pemerintah dan pandangan publik pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).  Pemerintah menganggap program ini berhasil menjangkau banyak penerima manfaat, sementara publik menyoroti efektivitas dan pemerataannya.

“Kebijakan fiskal ekspansif dinilai mampu menjaga daya beli, tapi  belum cukup efektif mendorong produktivitas dan investasi jangka panjang,” tutur Fadhil.

Contoh lainya, investasi dalam negeri meningkat, tetapi arus investasi asing langsung justru melambat, menandakan iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif. Struktur ekspor pun masih bergantung pada komoditas primer seperti CPO, batu bara, dan nikel, sementara sektor hilirisasi belum menunjukkan kemajuan berarti.

“Melalui pendekatan big data terhadap delapan program prioritas (Asta Cita), Indef  menemukan bahwa hilirisasi menjadi sektor dengan sentimen negatif tertinggi kedua setelah MBG,” ungkap dia,

Fadhil melanjutkan, ketidaksesuaian persepsi publik ini juga terlihat pada Kementerian ESDM yang mendapat sentimen negatif meski memiliki sejumlah capaian penting.

“hal ini mencerminkan lemahnya strategi komunikasi publik pemerintah dalam mengelola persepsi dan eksposur hasil kerja,” tutur dia.

 Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja satu tahun pertama seharusnya mempertimbangkan konteks waktu yang singkat serta perlunya penilaian yang lebih seimbang antara hasil faktual dan persepsi publik.

Senada, Direktur Pengembangan Big Data Indef,  Eko Listiyanto  menerangkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak mendapat sentiment negatif dari penggiat sosial media.

“ Program ini memerlukan pembenahan menyeluruh, terutama terkait banyaknya kasus keracunan makanan dan besarnya alokasi anggaran. Strateginya perlu standardisasi dan sertifikasi ketat, rasionalisasi target, realokasi anggaran jika pelaksanaan tidak sesuai target, serta transparansi untuk mitigasi risiko korupsi,” urai Eko.

Terkait  untuk isu Danantara (SWF Indonesia),  dia menangkap  2 aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, dampak makroekonomi pada pasar keuangan domestik. Kedua, aspek kelembagaan (governance, transparansi).

“Danantara mengadaptasi praktik tata kelola SWF global 'Santiago Principles'.”Pungkas dia.(Abdul Aziz)