DINAMIKA perubahan garis pantai menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari pasang surut, gelombang, kondisi morfologi pantai, hingga perubahan lingkungan pesisir.

Untuk mendukung pemetaan dan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih akurat, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Widodo Setiyo Pranowo, bersama sejumlah peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), mengembangkan model prediksi garis pantai. Model tersebut berbasis Highest Astronomical Tide (HAT), yaitu level pasang tertinggi yang dapat terjadi dalam satu siklus nodal selama 18,6 tahun.

Istilah ’garis pantai legal’ dalam penelitian ini berbeda dengan garis pangkal berbasis surut terendah yang digunakan untuk delimitasi maritim menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Hal ini merujuk pada batas darat-laut yang bermakna secara administratif dan kadastral, yakni jangkauan pasang normal maksimum yang mengacu pada HAT.

”Pendekatan ini dibutuhkan karena Indonesia belum memiliki satu standar nasional untuk garis pantai legal. Peta dasar darat mengacu pada muka air laut rata-rata (MSL), peta laut menggunakan surut terendah astronomis (LAT). Sedangkan regulasi pemerintahan daerah merujuk pada posisi pasang tertinggi. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakselarasan antara kadaster darat dan laut,” ujar Widodo Setiyo Pranowo dari pada Senin, (9/11).

Menurut Widodo, penelitiannya berfokus pada wilayah pesisir Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tim peneliti mengintegrasikan data penginderaan jauh, informasi pasang surut, dan pendekatan kecerdasan buatan berbasis pembelajaran mesin untuk menghasilkan model prediksi garis pantai.

“Data yang digunakan mencakup citra satelit Landsat 8 dan 9 beresolusi 30 meter yang diolah melalui platform Google Earth Engine, pada periode 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, dan 2024. Kemudian, data pengamatan pasang surut selama 18,6 tahun dari stasiun pasang surut Pondok Dayung yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Stasiun ini dipilih sebagai acuan regional karena prediksi pasang surutnya sangat sesuai dengan wilayah Bekasi (koefisien korelasi 0,99),” terangnya.

Penelitian ini, lanjutnya, menggunakan metode Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) untuk membantu mengidentifikasi batas daratan dan perairan. Seluruh garis pantai hasil ekstraksi kemudian dinormalisasi ke acuan vertikal HAT, sehingga perubahan yang terdeteksi mencerminkan dinamika pantai, bukan perbedaan kondisi pasang saat citra diambil.

“Metode Random Forest Regression juga diterapkan untuk membangun model prediksi dengan mempertimbangkan sejumlah parameter. Antara lain posisi garis pantai sebelumnya, laju perubahan garis pantai, kemiringan pantai, distribusi mangrove, dan karakteristik genangan pasang surut. Kemiringan pantai diperoleh dari model elevasi digital (DEM) hasil survei pesawat nirawak (UAV) pada 2024 dengan resolusi sekitar 26 sentimeter,” bebernya.

Sedangkan sebaran mangrove dipetakan menggunakan klasifikasi Random Forest. Pada segmen bermangrove. Garis pantai legal diposisikan lebih ke arah darat karena merepresentasikan genangan pasang maksimum di bawah tajuk mangrove.

“Penentuan garis pantai memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan dinamika oseanografi, khususnya karakteristik pasang surut, termasuk dinamika perubahan elevasi muka laut jangka panjang. Integrasi data penginderaan jauh, informasi pasang tertinggi astronomis, dan pendekatan machine learning diharapkan dapat menghasilkan informasi spasial yang lebih konsisten untuk memahami perubahan wilayah pesisir dari waktu ke waktu,” jelasnya.

MENGGAMBARKAN DINAMIKA PERUBAHAN GARIS PANTAI

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan spasial di wilayah kajian selama periode pengamatan. Secara umum, sejumlah bagian pesisir Kabupaten Bekasi, terutama di Kecamatan Muaragembong, mengalami kemunduran garis pantai ke arah darat dalam satu dekade terakhir.

“Luas bounding box (selubung spasial terluar) garis pantai pada periode 2015-2024 mengalami penurunan dari 269,91 km² menjadi 263,58 km², atau berkurang sekitar 6,33 km². Angka ini menunjukkan penyempitan selubung spasial pesisir secara umum meskipun erosi dan akresi tetap terjadi secara lokal, dan bukan ukuran luas daratan yang hilang,” ungkapnya.

Penelitiannya juga mengidentifikasi dinamika perubahan garis pantai yang berbeda pada beberapa lokasi. Di sekitar Desa Pantai Bahagia, misalnya, teridentifikasi laju kemunduran garis pantai tertinggi, sekitar 132 meter per tahun.

“Sementara itu, di sekitar Pantai Harapanjaya ditemukan proses akresi atau pertambahan daratan dengan laju sekitar 52 meter per tahun selama 2015-2024. Temuan di kedua lokasi ini konsisten dengan studi sebelumnya yang dilakukan secara independen di wilayah yang sama, yang dilakukan oleh Tim peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Solihuddin dkk tahun 2024,” ungkapnya.

Untuk menguji kemampuan model, peneliti melakukan hindcasting, yaitu memprediksi garis pantai 2024 hanya dengan data hingga 2023, lalu membandingkannya dengan garis pantai 2024 hasil citra satelit.

Model yang dikembangkan menunjukkan kinerja prediksi dengan nilai Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 12,8 meter, Mean Absolute Error (MAE) 10,7 meter, rata-rata pergeseran 9,6 meter, dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,84.

“Besaran galat tersebut lebih kecil daripada ukuran satu piksel citra Landsat (30 meter). Hasinya menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam merepresentasikan pola perubahan garis pantai pada wilayah penelitian. Sebagai pembanding, posisi garis pantai hasil citra Landsat juga diuji kesesuaiannya dengan data survei UAV pada 30 titik validasi, dengan RMSE 6,14 meter dan 26 titik berada dalam selisih ±10 meter,” paparnya.

PROYEKSI GARIS PANTAI HINGGA 2035

Setelah divalidasi, model dilatih ulang menggunakan seluruh data 2015-2024 untuk memproyeksikan posisi garis pantai berbasis HAT pada 2025, 2030, dan 2035. Hasilnya, luas bounding box garis pantai relatif stabil, dengan perubahan kurang dari 0,20 km² antara 2024 dan 2035.

Angka ini ditafsirkan sebagai kestabilan selubung garis pantai secara umum, bukan bukti erosi atau akresi yang terus berlanjut; pergeseran lokal tetap perlu dicermati melalui analisis per transek. Proyeksi 2030 dan 2035 perlu dipahami sebagai indikasi berbasis skenario, bukan posisi pasti garis pantai di masa depan.

Penelitian ini juga mengusulkan penggunaan HAT sebagai referensi ilmiah untuk mendukung penentuan garis pantai legal dalam konteks integrasi pengelolaan wilayah darat dan laut. Pendekatan tersebut penting karena garis pantai tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap administrasi wilayah, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan kawasan pesisir.

”Model prediktif ini relevan dengan siklus peninjauan rencana tata ruang, karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengharuskan rencana tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), ditinjau setidaknya sekali dalam lima tahun, sementara garis pantai di banyak wilayah dapat bergeser cukup besar dalam periode tersebut,” tambah Widodo.

Para peneliti mencatat sejumlah keterbatasan yakni model dibangun dari enam periode pengamatan dalam rentang 10 tahun, koreksi pasang surut menggunakan pendekatan regional dari stasiun Pondok Dayung, dan citra yang digunakan diambil pada bulan Juni hingga September.

“Ke depan, pendekatan pemodelan ini masih dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan parameter tambahan, seperti perubahan muka air laut, gelombang, batimetri, dan penurunan muka tanah, serta validasi menggunakan pengamatan lapangan berulang yang mengacu pada HAT,” pungkas Widodo.

Penelitian berjudul “Forecasting legal coastline based on highest astronomical tide as a predictive model for land–sea integration” tersebut dipublikasikan dalam jurnal internasional Scientific Reports (Springer Nature) pada 7 November 2026. (kf, ap/ed. ns)