BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi antariksa global melalui partisipasi aktif dalam UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) 2026. Forum internasional ini menjadi arena strategis bagi negara-negara untuk membahas tata kelola ruang angkasa, termasuk akses orbit satelit dan pemanfaatan teknologi antariksa secara berkelanjutan.

Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Robertus Heru Triharjanto, menegaskan bahwa BRIN memiliki mandat sebagai penyelenggara kegiatan keantariksaan nasional sekaligus perwakilan Indonesia di forum internasional. Dalam konteks tersebut, BRIN berperan dalam pendaftaran seluruh objek antariksa milik Indonesia, baik dari pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi.

Menurut Heru, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang aktif memperjuangkan kepentingan negara berkembang (Global South) dalam forum keantariksaan global. "BRIN juga menjadi rujukan dalam pemanfaatan data penginderaan jauh berbasis satelit untuk mendukung pembangunan di kawasan Asia Pasifik," ujar Heru saat diwawancarai tim Humas BRIN, Rabu (25/03).

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan data antariksa di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang. Data citra satelit digunakan untuk berbagai sektor strategis, mulai dari prediksi panen di sektor pertanian, deteksi kebakaran hutan, hingga pemetaan skala rinci untuk kebutuhan administrasi pertanahan.

Dalam konteks kebencanaan, data satelit juga telah berperan penting dalam mitigasi dan pemulihan bencana, mulai dari tsunami Aceh 2004 hingga banjir di Aceh dan Sumatra Utara pada 2025. "Bahkan, dengan teknologi radar, pemanfaatan data antariksa kini berkembang untuk mendukung pengawasan perikanan dan deteksi polusi laut," lanjutnya.

Heru menambahkan bahwa ke depan, BRIN akan fokus pada pengembangan sistem satelit penginderaan jauh sebagai sumber utama data pembangunan nasional, serta pengembangan sistem komunikasi berbasis satelit untuk mendukung Internet of Things (IoT), pemantauan lalu lintas, hingga sistem peringatan dini bencana.

Sementara itu, Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Wina, Vitto Rafael Tahar, menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam UNCOPUOS telah berlangsung secara konsisten sejak tahun 1972. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan posisi dan kepentingan nasional melalui delegasi yang disiapkan oleh BRIN dan disampaikan oleh KBRI/PTRI Wina.

Menurut Vitto, konsistensi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu simpul penting dalam program UN-SPIDER, yaitu platform PBB yang menyediakan data satelit untuk penanganan bencana. "Indonesia bahkan dipercaya untuk membantu pengolahan data penginderaan jauh bagi negara-negara di Asia Tenggara saat terjadi bencana," ujar Vitto.

Ia menekankan bahwa saat ini ruang angkasa tidak lagi sekadar domain eksplorasi ilmiah, tetapi telah menjadi arena kontestasi kepentingan global. Persaingan dalam alokasi orbit satelit dan spektrum frekuensi kini berpengaruh langsung terhadap ekonomi digital, keamanan nasional, dan geopolitik.

Dengan semakin banyaknya satelit yang beroperasi di orbit rendah, seperti Starlink dan OneWeb, persaingan dalam pemanfaatan ruang angkasa semakin ketat. Hal ini menjadikan tata kelola ruang angkasa global sebagai isu strategis yang harus diperjuangkan secara aktif oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Vitto menegaskan bahwa keterlibatan aktif Indonesia dalam UNCOPUOS sangat penting untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya antariksa yang terbatas, khususnya orbit dan spektrum frekuensi. "Tanpa keterlibatan tersebut, negara berkembang berisiko tertinggal dalam kompetisi global," lanjut Vitto.

Dalam konteks ini, diplomasi antariksa menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat kerja sama internasional. Indonesia tidak hanya berupaya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memperkuat posisi sebagai aktor yang berperan dalam tata kelola global.

Melalui sinergi antara BRIN dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kapasitas teknologi antariksa nasional. "Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing global, serta memperkuat keamanan nasional di era ekonomi dan geopolitik berbasis ruang angkasa," pungkas Vitto. (pur)