JAKARTA – Pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras pada tahun 2025 akan dilaksanakan dengan alokasi 6 bulan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran banpang beras untuk tahap awal dilaksanakan pada Januari dan Februari 2025. Selanjutnya untuk 4 bulan sisanya akan disalurkan dengan memperhitungkan berbagai aspek secara cermat.

"Sesuai hasil Ratas beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Prabowo menyetujui bantuan pangan disalurkan selama 6 bulan. Untuk 2 bulan pertama di Januari dan Februari, namun untuk 4 bulan berikutnya akan ditentukan kemudian," ujar Arief sesuai mengikuti Rakortas Kemenko Bidang Pangan pada Senin (6/1/2025) di Jakarta. 

Pemerintah pun telah memastikan penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai database penerima banpang beras di 2025 ini. Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

Baca Lainnya :

• Pemberlakuan HPP Gabah 15 Januari 2025 untuk Jaga Keseimbangan Hulu Hilir0
• Pakar UGM: Kebijakan Stop Impor Pangan Harus Diikuti dengan Penguatan Infrastruktur Irigasi dan SDM 0
• Kerja Sama Kementan-Densus 88, Bina Ribuan Napi Terorisme Perkuat Swasembada Pangan0
• Wamentan Pastikan Investasi Peternakan Sapi Melibatkan Peternak Lokal0
• Sejumlah Keputusan Penting Swasembada Pangan Kabar Baik untuk Petani Indonesia0

Regsosek sendiri merupakan basis data kesejahteraan penduduk yang merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial untuk mewujudkan visi Satu Data Indonesia. Regsosek ini memuat informasi sosial ekonomi yang mendekati 100 persen seluruh penduduk di Indonesia.

Sebagaimana yang termuat dalam laman sepakat.bappenas.go.id/regsosek-dashboard, Regsosek memiliki database yang terdiri dari 78,3 juta keluarga; 14,1 juta kepala keluarga perempuan; 22,1 juta penduduk lanjut usia; dan 4,3 juta penduduk disabilitas.

Lebih lanjut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi yang aman dan cukup untuk digunakan dalam berbagai program intervensi stabilisasi berupa penyaluran banpang beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Ia menjelaskan bahwa setiap 1 kali penyaluran banpang beras itu 160 ribu ton bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dan setiap PBP menerima 10 kilogram (kg) beras, sehingga estimasi yang dibutuhkan untuk 6 bulan mencapai 960 ribu ton.

Per 3 Januari 2025, total stok beras di Perum Bulog mencapai 2,055 juta ton. Stok ini akan terus bertambah seiring dengan momentum panen raya yang akan berlangsung mulai pada Maret mendatang. 

"Ini tentunya sudah kita perhitungkan bahwa Bulog harus menyerap hasil produksi petani secara maksimal dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang sudah ditentukan oleh pemerintah," ujar Arief. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya memastikan bahwa penyaluran banpang beras untuk 4 bulan lainnya tidak akan disalurkan pada saat panen raya. "Jadi kita nanti akan lihat di April 2025 kapan akan disalurkan bantuan pangan selanjutnya," ujar Menko Pangan Zulhas. (rel)