JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama percepatan pembangunan Papua dan kunci transformasi Indonesia menuju negara maju dan makmur.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Presiden menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal. Menurutnya, kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya adalah dasar seluruh peradaban dan prasyarat penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, serta kelaparan. 

Baca Lainnya :

• Prabowo Targetkan Swasembada Pangan Tiap Kabupaten0
• Dari Durian hingga Stroberi, Riset Hortikultura BRIN Catat Sejumlah Capaian 20250
• Beras Alami Deflasi Saat Paceklik, Harga Petani Tetap Terjaga Baik0
• Forum Lintas Iman dan Komitmen Bersama untuk Sistem Pangan Lestari0
• Indonesia Ekspor 10 Kontainer Udang Bebas Cesium 137 ke AS0

“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” tegas Presiden. 

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa tantangan geografis dan tingginya biaya logistik membuat setiap wilayah harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Oleh karena itu, Papua didorong mengembangkan potensi pangan lokal seperti padi, jagung, sagu, dan singkong, dengan dukungan penuh pemerintah pusat. 

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Papua swasembada pangan dalam waktu maksimal tiga tahun, bahkan ditargetkan dapat tercapai dalam dua tahun.

Mentan mengungkapkan bahwa kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120 ribu ton, sehingga masih terdapat defisit sekitar 500 ribu ton. 

“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare. Program ini sudah kita bagi pelaksanaannya di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, bahkan enam provinsi di Papua juga mengajukan permohonan cetak sawah,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan, pencetakan 100 ribu hektare sawah tersebut akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat. Ia optimistis, dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, target tersebut dapat rampung paling lambat tiga tahun, bahkan berpeluang selesai dalam dua tahun sehingga Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan. 

Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah. Ia menyebut saat ini Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera telah berada pada jalur swasembada, sementara Jawa dinilai telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antar pulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” tegasnya. 

Selain pengembangan sawah, Mentan Amran juga menyampaikan rencana penguatan pangan lokal Papua melalui optimalisasi komoditas sagu. Pemerintah akan menyelesaikan dan mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun namun belum beroperasi secara optimal, sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi lokal Papua. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri dan pimpinan lembaga, enam gubernur se-Papua, puluhan bupati dan wali kota, serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Papua mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui kemandirian pangan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Papua.