JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin standarisasi kualitas layanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk mendongkrak produktivitas masyarakat nelayan. Tidak hanya fasilitas perikanan yang lengkap, pengelola SKPT juga dibekali berbagai kemampuan pengelolaan kepelabuhanan secara profesional.  

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menyelenggarakan pelatihan Strengthening of Operation and Management Capacity of the SKPT Fishing Ports for Moa and Saumlaki di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara pada 4-7 Mei 2025. Sebelumnya kegiatan serupa digelar di PPN Ternate pada 28 April–3 Mei 2025. Pelatihan menyasar staf dan penanggung jawab utama operasional SKPT. 

Kegiatan pelatihan merupakan hasil kerja sama antara BPPSDM KP dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan fokus utamanya adalah penguatan manajemen operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan. Sehingga pengelolaan dan layanan di SKPT yang lokasinya di pulau-pulau terluar semakin profesional, efisien, serta adaptif terhadap kebutuhan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya. 

Baca Lainnya :

• Transformasi Transmigrasi, Mentrans: Natuna-Anambas-Barelang Jadi Poros Maritim0
• Hari Buruh 2025, Nelayan Desak Pemerintah Ratifikasi ILO K-1880
• Dampak Kebijakan Tarif Impor AS Terhadap Indonesia0
• Mudik Gratis Bareng Pertamina 2025 Berangkatkan 5.000 Pemudik ke 23 Kota 0
• IDCI Soroti Lemahnya Peran TNI dalam Pertahanan Siber Nasional0

“Manajemen yang kuat dan terstruktur adalah pondasi dari pelayanan pelabuhan yang andal. Melalui pelatihan ini, kami mendorong terbentuknya dokumen kerja yang aplikatif dan mampu menjawab tantangan di lapangan,” tegas Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (6/5). 

Pengembangan kapasitas SDM pelabuhan merupakan bagian penting dari strategi memperkuat fungsi pelabuhan sebagai simpul logistik dan pusat aktivitas ekonomi kelautan. Materi pelatihan mencakup pengelolaan alur logistik kapal perikanan, pelayanan publik untuk usaha pelabuhan, sertifikasi kelaikan kapal perikanan, hingga perencanaan operasional dan penarikan PNBP pascaproduksi. Pendekatan yang digunakan adalah metode tatap muka langsung, disertai diskusi, praktik, dan evaluasi yang komprehensif.

Para peserta juga diberikan pemahaman terkait kebijakan strategis seperti Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta pengenalan aspek teknis kapal dan pengawakannya. Melalui pelatihan ini, KKP menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pelabuhan perikanan yang lebih tangguh, produktif, dan berpihak kepada nelayan kecil. 

Pelatihan masih akan dilanjutkan ke sentra kelautan perikanan terpadu lainnya di Indonesia. Hal ini untuk memastikan standarisasi pelayanan pelabuhan, peningkatan efisiensi operasional, serta mendukung perwujudan transformasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendekatan ekonomi biru.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pelabuhan perikanan adalah ujung tombak transformasi sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu pihaknya memastikan seluruh pelabuhan bekerja secara efisien, melayani nelayan dengan baik, dan mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan.