LANSKAP ekonomi global yang kian terfragmentasi menempatkan bank sentral di persimpangan jalan, terutama di tengah pergeseran dari central bank independence menuju ketergantungan terkelola (managed interdependence).

Di ranah domestik, dinamika pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia (BI) di tengah ambisi target pertumbuhan ekonomi 8% pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu diskusi hangat terkait batas independensi otoritas moneter.

Merespons masalah tersebut, platform diskusi kebijakan ekonomi dan politik Economic Frontline menggelar edisi mingguan perdananya bertajuk "Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi" di Javarock, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Diskusi ini terselenggara berkat dukungan lembaga kajian Transisi Bersih dan pengelola dana abadi Humanusia Fund. Inisiator Economic Frontline sekaligus pemantik diskusi, Harryadin Mahardika, membuka
forum dengan menyoroti potensi fenomena gunung es di balik tekanan kebijakan
makroekonomi saat ini.

Menurutnya, bank sentral di berbagai belahan dunia menghadapi dilema berat (trade-off) antara menjaga stabilitas nilai tukar serta inflasi dengan tuntutan memacu pertumbuhan ekonomi.

"Apakah sedemikian berat posisi Gubernur Bank Indonesia maupun gubernur bank sentral global hari ini? Mengingat secara geopolitik dan geoekonomi kita menghadapi perubahan radikal, mulai dari perang dagang hingga gempuran aset digital dan stablecoin yang berpotensi melahirkan sistem moneter paralel," ujar Harryadin.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Muhammad Riefky Hasan, menegaskan
pentingnya menengok sejarah.

Ia mengingatkan bahwa ketiadaan independensi pada dekade 1960-an berujung pada hiperinflasi yang langsung menggerus daya beli kelompok rentan.

"Independensi bank sentral diraih dengan proses dan biaya sejarah yang sangat panjang. Merawat independensi BI sejatinya jauh lebih mudah dan murah dibanding merebutnya kembali ketika sudah terlanjur hilang," tutur Riefky.

Sorotan tajam disampaikan Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda. Ia menilai gejala
pelemahan independensi bank sentral (shadow independence) mulai tampak dari intervensi struktural maupun ruang gerak kebijakan moneter yang makin tertekan oleh kepentingan fiskal.

"Kekhawatiran kita adalah independensi semu, di mana secara operasional di atas kertas tampak mandiri, tetapi ruang kebijakannya tereduksi tekanan politik. Padahal, BI merupakan benteng terakhir pertahanan stabilitas ekonomi ketika pengelolaan fiskal menghadapi turbulensi," tegas Huda.

Sebaliknya, Juru Bicara Ekonomi Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, menepis anggapan
bahwa independensi moneter telah terlucuti. Mengacu pada kerangka operational independence dan teori krisis ekonomi, Fithra menekankan bahwa independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.

"Tantangan hari ini bukan melemahkan independensi, melainkan mengoptimalkan kolaborasi. Bank Indonesia dan pemerintah harus berdayung dalam perahu yang sama dengan irama selaras agar target-target pembangunan nasional tercapai tanpa mencederai mandat fundamental moneter," jelas Fithra.

Dari kacamata pelaku pasar keuangan, Direktur Utama Nawasena Utama Capital, Prayoga Putera Utama, memandang pasar modal membutuhkan kepastian regulasi serta edukasi berkesinambungan bagi jutaan investor ritel baru. Ia juga menggarisbawahi perlunya BI menguasai dinamika teknologi keuangan global.

"Bagi pasar dan investor ritel, yang paling esensial adalah kepastian, transparansi, dan
perlindungan modal. Ke depan, bank sentral harus dipimpin oleh figur yang sangat
memahami arus aset digital (cryptocurrency dan stablecoin) agar pergerakan modal tidak
memicu distorsi peredaran uang domestik," pungkas Yoga.

Diskusi Economic Frontline ditutup dengan komitmen untuk terus menyediakan wadah adu perspektif mingguan yang berbobot, beradab, dan objektif sebagai rujukan kebijakan publik serta referensi media massa di Indonesia.