KASUS dugaan korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kini memasuki babak baru, setelah penyidik Polri menggelar operasi investigasi bersama terkait kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan tersangka.

Operasi gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini, dilakukan dengan penggeledahan besar-besaran di kafe yang diduga milik tersangka serta beberapa lokasi lain, yang berujung pada penjagaan ketat rumah dinas tersangka oleh puluhan prajurit TNI.

Kehadiran personel TNI berpakaian lengkap ini sempat memicu keheranan dari perwira Polri di lapangan, sekaligus menghidupkan kembali memori publik atas insiden penguntitan Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Polri di lokasi kafe yang sama pada tahun 2024 silam.

Di bawah penjagaan ketat aparat TNI, Polisi bekerja profesional dan menggeledah rumah tersangka sertavmenggeledah 12 lokasi berbeda terkait kasus tersangka Febrie. Dua lokasi utama yang menjadi sorotan berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yaitu kafe de'CLAN Signature yang diduga kuat milik Jampidsus Febrie Adriansyah dan kantor Poin Money Changer.

Di lantai dua kafe tersebut, polisi menemukan brankas tersembunyi di balik lemari. Dari penggeledahan ini, petugas menyita uang tunai bernilai fantastis, yakni sekitar Rp60 miliar dari kafe dan Rp7 miliar dalam bentuk mata uang asing seperti USD dan SG dari money changer. Tiga pekerja cafe juga turut diamankan untuk dimintai keterangan.

Di lokasi lainnya, penyidik gabungan juga menemukan brankas berisi 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing senilai ratusan miliar rupiah di sebuah rumah mewah di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penyitaan ini merupakan pengembangan penyidikan dari dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jumbo yang menyeret nama tersangka Febrie Ardiansyah. Penggeledahan gabungan ini juga dilakukan untuk mengusut tiga klaster kasus korupsi besar periode 2018–2026.

Kasus pertama yakni dugaan penyimpangan pengadaan batu bara oleh PT OBP dan PT BRA yang memicu pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera, dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp5 triliun.

Lalu, penanganan korupsi dan pencucian uang lanjutan pada periode tahun 2020 hingga 2025, yakni kasus dugaan korupsi PT Krakatau Steel; dan dugaan pencucian uang penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, serta kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Langkah Paralel Kejaksaan Agung

Di tengah kasus dugaan korupsi yang menerpa Jampidsus Febrie Ardiansyah, institusi Jampidsus Kejagung di bawah Direktur Penyidikan Syarief Sulaeman Nahdi pada saat bersamaan juga terus melanjutkan fungsinya sebagai penyidik negara.

Mereka baru saja menetapkan 3 tersangka baru terkait dugaan korupsi manipulasi kandungan logam tanah jarang (ekspor ilegal mineral ilmenite) yang melibatkan PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) periode 2018–2019. Ketiga tersangka tersebut berasal dari perwakilan swasta, pihak Sucofindo, dan Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang.

Diketahui, sebelum terseret berbagai kasus korupsi, Febrie Adriansyah selaku kepala Jampidsus dikenal berani memimpin pembongkaran beberapa mega korupsi di Indonesia, termasuk kasus korupsi PT Timah (kerugian negara Rp300 triliun), Garuda Indonesia, dan BTS Kominfo.

Febrie juga membongkar kasus Korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp16,8 triliun; serta skandal korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri yang merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun.

Akibat intensitasnya dalam menangani kasus-kasus kelas berat, nama Febrie berulang kali menghiasi pemberitaan nasional karena aspek keamanan dan dinamika penegakan hukum. Pada 2024, dirinya bahkan sempat menjadi sorotan luas setelah dilaporkan dikuntit oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri saat berada di sebuah restoran di Jakarta Selatan.

Buntut dari berbagai intimidasi dan demi memastikan keselamatan dalam mengusut kasus korupsi strategis, kediaman pribadi serta aktivitas Febrie dijaga ketat oleh personel bersenjata dari Polisi Militer TNI berdasarkan kesepakatan resmi (MoU) antara Kejagung dan Panglima TNI

Pada Maret 2025, Febrie Ardiansyah sempat dilaporkan oleh koalisi masyarakat sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dinamika penanganan salah satu kasus korupsi, yang menunjukkan besarnya tensi politik-hukum di sekitar posisi Febrie Ardiansyah dalam menangani dan membongkar sejumlah kasus mega korupsi di Indonesia.