JAKARTA — Komoditas beras alami deflasi di akhir semester kedua 2025 meskipun pada bulan-bulan paceklik. Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menilai situasi ini sebagai perbaikan sistem produksi dan distribusi. 

“Alhamdulillah, kami lihat beras, kita beras karena ini penyumbang deflasi paling besar. Beras itu kita lihat terjadi deflasi, sudah 2-3 bulan terakhir terjadi deflasi. Dan itu tidak pernah terjadi, kita lihat 7 tahun terakhir tidak pernah terjadi, di bulan paceklik, Oktober, November, Desember, kita lihat tetapi harga stabil,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (11/12/25). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), beras pada konsumen mengalami deflasi beruntun sejak September hingga November dengan penurunan masing-masing 0,13 persen, 0,27 persen, dan 0,59 persen. Pada minggu pertama Desember, harga beras medium turun 0,06 persen dan beras premium turun 0,15 persen dibanding November 2025. Kendati demikian, deflasi ini tidak mempengaruhi harga pada tingkat petani. 

Baca Lainnya :

• Forum Lintas Iman dan Komitmen Bersama untuk Sistem Pangan Lestari0
• Indonesia Ekspor 10 Kontainer Udang Bebas Cesium 137 ke AS0
• Indef Ingatkan Pertanian Belum Pulih Dari Dampak Pandemi0
• Mentan: 40.000 Sawah Terdampak akan Dapatkan Bantuan Kementan, Termasuk Alsintan di Sumut0
• Pangan dalam Perspektif dan Tradisi Masyarakat Indonesia, Sejatinya Sudah Swasembada0

Kesejahteraan petani tergambar dari indeks harga yang diterima petani yang naik dari 136,78 pada Januari menjadi 144,59 pada November 2025. Pada September, angkanya sempat mencapai 146,28, rekor tertinggi tujuh tahun terakhir. Kenaikan ini berjalan seiring dengan perkiraan produksi beras nasional yang mencapai 34,79 juta ton pada 2025, mengonfirmasi bahwa harga padi petani tetap menguntungkan, meskipun harga beras konsumen melandai.

Sementara itu, indikator kesejahteraan petani menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan posisi yang kuat. Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2025 berada di 121,06, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. NTP Tanaman Pangan (NTPP) juga mencatat indeks 106,51 pada periode yang sama.

Tren penurunan harga beras ini berjalan bersamaan dengan peningkatan produksi di sejumlah wilayah. Misalnya di Papua Selatan, luas panen mencapai 80.124 hektare pada 2025, meningkat 69,87 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Meski demikian, Amran menggambarkan tantangan distribusi beras di Papua masih membutuhkan upaya ekstra. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah terus memperkuat produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan Papua. 

“Kami baru pulang dari Papua, karena Zona 3 itu Papua harga beras cukup tinggi, begitu kami ke lapangan, itu begitu berat medannya. Ada yang harus naik pesawat, bayangkan beras kirim pakai pesawat. Ada yang naik truk dan itu berhari-hari, tenggelam truknya,” ujarnya.

“Nah sekarang solusi permanen adalah kami sudah bicara seluruh Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Barat Daya, kami ketemu semua, kami kesana ketemu diskusi solusi permanen adalah kebutuhan beras di Papua 660 ribu ton. Kita penuhi baru 120 ribu ton, kita masih butuh 500 ribu ton. 500 ribu ton itu membutuhkan 100 ribu hektare. Insya Allah 2026 dan 2027 kita beresin,” terang Amran.

Diversifikasi pangan daerah turut menjadi sorotan Mentan/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman. Komoditas umbi-umbian termasuk yang akan ditingkatkan produksinya.

“Artinya apa? Papua, solusi permanen adalah memproduksi beras dan bukan saja beras, juga umbi-umbian yang juga diminta oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi beras insya Allah 2 tahun kita selesaikan. Insya Allah selesai mandiri pangan,” jelas Amran.

Upaya kemandirian pangan ini juga berlangsung di berbagai pulau. Beberapa daerah yang sudah mandiri pangan diantaranya, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara Papua diproyeksi menyusul dalam 2 tahun ke depan.