Logo Porosbumi
23 Nov 2026,
23 November 2026
LIVE TV

ASN Bidang Lingkungan Hidup Harus Memiliki Integritas Ekologis dan Bertranformasi Menjadi Bio-kratis

PorosBumi 22 Nov 2026, 18:23:02 WIB
ASN Bidang Lingkungan Hidup Harus Memiliki Integritas Ekologis dan Bertranformasi Menjadi Bio-kratis

APARATUR sipil negara (ASN) pengelola lingkungan hidup dan kehutanan dituntut tidak sekadar patuh pada kelengkapan prosedur administratif, melainkan harus memiliki integritas ekologis dengan bertransformasi menjadi birokrat yang bio-kratis.

Pesan kunci tersebut disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang sekaligus Pengurus Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Dr Purnawan Dwikora Negara SH MH saat tampil sebagai narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Sistem Informasi Geospasial untuk Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Hotel Aria Gajayana, Kota Malang, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan peningkatan kapasitas teknis ini diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya. Bimtek diikuti oleh jajaran pejabat, staf, serta tim teknis DLHKP Provinsi Papua Barat Daya yang membidangi perencanaan lingkungan hidup, kehutanan, pertanahan, penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Membawakan materi bertajuk "Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Adat untuk Mendukung Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang", Dr. Purnawan membedah urgensi pemanfaatan Geographic Information System (GIS) agar kebijakan tata ruang di Papua Barat Daya tidak tercerabut dari akar sosial-ekologis masyarakat adat.

Dalam pemaparannya, Purnawan menyoroti bahwa pemetaan spasial harus memadukan tiga pilar keadilan yang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, yakni keadilan agraria (siapa yang memiliki hak dan menguasai wilayah), keadilan ekologis (bagaimana wilayah melindungi ekosistem), serta keadilan spasial (bagaimana hak dan fungsi ekologis diterjemahkan dalam kebijakan tata ruang).

“Untuk membumikan ketiga pilar tersebut dalam kerja teknis aparatur daerah, ada enam pokok pemikiran strategis. Pertama, memandang wilayah adat secara utuh sebagai ruang hidup (living space) yang mencakup dimensi sosial, budaya, spiritual, hingga sumber pangan dan obat-obatan, bukan sekadar komoditas petak tanah ekonomi,” papar Purnawan.

Kedua, menjembatani pengakuan konstitusional masyarakat hukum adat menuju pengakuan administratif melalui pendokumentasian data spasial terstandar guna menghapus anggapan "tanah negara bebas" (terra nullius).

Ketiga, mengingatkan aparatur agar cermat membedakan konsekuensi hukum antara wilayah adat, tanah ulayat, hutan adat—yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bukan merupakan hutan negara—dengan skema akses legal perhutanan sosial.

Keempat, menerapkan prinsip pemetaan partisipatif dan kedaulatan data masyarakat adat (Indigenous Data Sovereignty) berbasis persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC/PADIATAPA). Ia menegaskan bahwa peta indikatif hasil digitasi di belakang meja tidak boleh langsung diklaim sebagai penetapan batas final sebelum diverifikasi bersama tetua adat di lapangan.

Kelima, menggunakan metode pembacaan tiga peta secara bersamaan—yakni Peta Wilayah Adat, Peta Ekologis, dan Peta Kebijakan Ruang—sebagai instrumen overlay dalam menyusun maupun mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), KLHS, dan RPPLH.

Keenam, mengarahkan hasil pemetaan menuju model pengelolaan lahan adat berkelanjutan dan interoperabilitas basis data geospasial lintas perangkat daerah.

Guna memperkaya analisis peserta, Purnawan membedah sejumlah studi kasus aktual di wilayah Papua Barat Daya. Di antaranya dinamika tumpang tindih perizinan perkebunan kelapa sawit di Tanah Malamoi dan Distrik Moi Segen, Kabupaten Sorong, yang bersinggungan dengan dusun sagu Marga Klagilit.

Juga persoalan pembebasan lahan adat pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong; kebijakan korektif pencabutan izin perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong pada 2021; hingga irisan antara wilayah adat Suku Betew dan Maya, kawasan konservasi strategis nasional, serta perizinan pertambangan nikel di Raja Ampat.

“Melalui rangkaian bedah kasus dan simulasi spasial tersebut, aparatur DLHKP Papua Barat Daya diharapkan mampu menjadikan GIS sebagai instrumen deteksi dini pencegahan konflik agraria sekaligus benteng perlindungan ekosistem,” ujarnya.

Menutup sesinya, Purnawan mengajak jajaran birokrasi untuk melampaui ukuran integritas yang hanya terpaku pada bebas korupsi atau kepatuhan administrasi semata. Ia menekankan pentingnya menjadi birokrat yang bio-kratis, yakni pejabat publik yang setiap keputusan tata ruang dan perizinannya selalu memperhitungkan kelestarian alam, keberlangsungan ruang hidup masyarakat adat, serta hak generasi mendatang. (fadlik al iman)

Topik Terkait

Komentar Pembaca ( 0)

Tulis Komentar
Tinggalkan Komentar
```