Di sebuah ruangan di Jakarta, pembicaraan tentang air terdengar jauh dari sekadar urusan keran rumah tangga atau saluran irigasi. Di sana, air dibicarakan sebagai fondasi bangsa. 

Lewat Town Hall Meeting Water Security yang digelar Selasa (24/2/2026), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan satu hal penting, ketahanan air bukan isu teknis semata, melainkan strategi besar negara untuk bertahan dan tumbuh. Forum tersebut mempertemukan kementerian, lembaga, akademisi, NGO, investor, profesional, hingga masyarakat sipil, semua duduk bersama merumuskan arah kebijakan air yang lebih terintegrasi.

Baca Lainnya :

• Menguak Misteri dan Potensi Hidroponik, Pola Bercocok Tanam Tanpa Tanah0
• Mentan Amran Gaspol Jaga Swasembada, Indonesia Bersiap Ekspor Beras0
• Infrastruktur Zaman Now, AHY Soroti Pentingnya Ruang Kreatif untuk Generasi Muda0
• Menko Pangan Dorong Aktivasi Koperasi di Candirenggo Sebagai Simpul Pangan dari Kelurahan0
• Karbon Biru, Harta Karun Ekologis dari Pesisir untuk Masa Depan Bumi0

“Air adalah sumber kehidupan. Kami berdiskusi tidak hanya antarkementerian dan lembaga, tetapi juga melibatkan akademisi, NGO, investor, profesional, hingga masyarakat sipil. Karena air adalah persoalan bersama. Kita ingin menghadirkan air yang memadai untuk kebutuhan hidup manusia dan untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Menko AHY.

Langkah ini menjadi bagian dari pengejawantahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi memperkuat pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Dalam kerangka besar itu, air ditempatkan sebagai urat nadi. Tanpa air yang cukup dan terkelola baik, mustahil berbicara soal pangan, energi, bahkan stabilitas ekonomi.

AHY mengingatkan, sekitar 74 persen pemanfaatan air nasional terserap di sektor agrikultur, dari sawah hingga peternakan. Artinya, nasib swasembada pangan sangat ditentukan oleh bagaimana air dikelola. Jika irigasi terganggu, panen ikut terancam. Jika cadangan air menipis, ketahanan nasional ikut goyah.

Karena itu, pemerintah berpijak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan tiga fokus utama, konservasi, pemanfaatan, dan mitigasi daya rusak air. Konservasi berarti menjaga daerah tangkapan air tetap lestari, menekan pencemaran, dan mendorong penghematan.Pemanfaatan diarahkan agar adil dan efisien, air harus cukup untuk rumah tangga, pertanian, industri, hingga energi, tanpa merusak ekosistem. 

Sementara mitigasi menyasar ancaman banjir, kekeringan, dan erosi lewat perencanaan matang serta penguatan infrastruktur pengendali. Intinya, air tidak boleh lagi dikelola dengan pendekatan tambal sulam. Tetapi harus dipulihkan dalam satu siklus utuh, dari hujan yang terserap menjadi cadangan, dimanfaatkan secara produktif, lalu kembali dialirkan secara aman ke alam.

Untuk mencapai kemandirian air, pemerintah menyiapkan empat intervensi strategis. Pertama, dekarbonisasi. Perubahan iklim membuat pola hujan kian tak menentu. Menekan emisi berarti menjaga stabilitas iklim dan mengurangi risiko cuaca ekstrem.

Kedua, penegakan tata ruang dan perlindungan daerah tangkapan air. Jika kawasan hulu rusak, fungsi resapan hilang, banjir dan kekeringan menjadi siklus tahunan. Ketiga, optimalisasi infrastruktur yang sudah ada. Waduk yang mengendap perlu dikeruk, sempadan sungai harus ditata, bendungan tidak cukup dibangun, harus dirawat dalam jangka panjang. Keempat, peningkatan efisiensi dan pengendalian kualitas air. Bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga mutu. Pasokan dan kebutuhan harus dijaga tetap seimbang.

Dalam forum itu, inovasi juga mencuri perhatian. Kepala BRIN, Arif Satria, memaparkan teknologi yang mampu menghemat penggunaan air sekaligus mengubah air kotor menjadi layak pakai. Teknologi, kata dia, bisa menjadi akselerator, asalkan didukung kebijakan yang tepat dan investasi berkelanjutan.

Tantangan Global, Tanggung Jawab Bersama

Isu air tak berhenti di batas negara. Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu air, Retno Marsudi, mengingatkan bahwa konferensi air dunia mendatang harus berorientasi pada aksi nyata, bukan sekadar deklarasi. Ia menyoroti besarnya kesenjangan pendanaan global untuk mencapai SDGs 6—akses air bersih dan sanitasi untuk semua—yang menurut data World Bank mencapai 121–140 miliar dolar AS per tahun. 

Ironisnya, sektor air kerap dianggap berisiko tinggi dengan imbal hasil rendah. Padahal, setiap 1 dolar AS investasi di sektor air berpotensi menghasilkan pengembalian hingga 6,8 dolar AS jika dihitung secara menyeluruh—termasuk dampaknya terhadap kesehatan, produktivitas, dan stabilitas ekonomi. Lembaga seperti World Resources Institute bahkan mencatat bahwa menyediakan akses air untuk seluruh penduduk dunia hanya memerlukan sekitar 1 persen dari PDB global.

Retno menegaskan, krisis air tak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral yang terkotak-kotak. Air mengalir melintasi batas administrasi dan kepentingan. Maka solusinya pun harus kolaboratif.

“Oleh karena itu, dengan besarnya tantangan yang tadi beberapa saya sampaikan, maka mau tidak mau kita harus meninggalkan pendekatan yang sifatnya silo (terkotak-kotak). Karena air mengajarkan satu hal penting bagi kita, yaitu kita tidak akan dapat menyelesaikan krisis air sendirian,” katanya.

Di tengah perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan tekanan ekonomi, air menjadi isu strategis yang menentukan masa depan. Ketika air cukup, pangan aman. Ketika air bersih terjamin, kesehatan membaik. Ketika infrastruktur air terawat, risiko bencana menurun.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berharap ketahanan air bisa menjadi pilar kuat dalam mewujudkan visi besar Asta Cita. Bukan sekadar mengatasi krisis sesaat, tetapi membangun fondasi jangka panjang bagi kemandirian bangsa. Karena pada akhirnya, menjaga air berarti menjaga kehidupan, dan menjaga masa depan Indonesia.