PARA pembuat kebijakan di Indonesia perlu melibatkan guru secara lebih erat dalam penyusunan kebijakan kecerdasan buatan (AI) di sekolah, seiring semakin luasnya penggunaan AI dalam dunia pendidikan.

Guru tidak hanya perlu dibekali kemampuan menggunakan AI di kelas, tetapi juga memiliki ruang untuk terlibat dalam menentukan bagaimana teknologi tersebut dirancang, dipilih, diterapkan, dan dievaluasi.

Hal ini menjadi salah satu rekomendasi utama laporan terbaru Cambridge University Press & Assessment (Cambridge).
Laporan tersebut juga merekomendasikan agar berbagai upaya awal dalam pemanfaatan AI di sekolah dilanjutkan dan diperkuat melalui investasi pada pembelajaran profesional guru yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, para pendidik dapat memanfaatkan AI secara efektif di kelas sekaligus bersikap kritis terhadap perangkat yang digunakan.

Yang tak kalah penting, guru dan peserta didik perlu dilibatkan dalam proses perancangan, pengadaan, implementasi, dan evaluasi perangkat GenAI.

Keterlibatan mereka dinilai penting agar kebijakan dan penerapan AI di sekolah tidak hanya berangkat dari perspektif teknologi, tetapi juga mempertimbangkan realitas dan kebutuhan di ruang kelas.

Laporan baru berjudul Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching ini disusun berdasarkan praktik terbaik dari para pengajar bahasa Inggris di berbagai belahan dunia yang telah lebih dulu mengadopsi GenAI, serta merujuk pada riset Cambridge sebelumnya mengenai AI dan pemanfaatannya oleh guru.

Laporan ini bertujuan menghadirkan kerangka yang lebih terstruktur di tengah pendekatan penggunaan dan adopsi AI yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.

Temuan laporan menunjukkan bahwa banyak guru di berbagai negara tengah menjajaki penggunaan AI, namun sering kali tanpa arahan yang jelas.

Kekhawatiran utama para guru adalah bagaimana mempersiapkan siswa agar “siap menghadapi AI” dan mampu menganalisis hasil AI secara kritis, secara proaktif mempertanyakan akurasinya, serta menggunakan GenAI secara cakap sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai jalan pintas.

Untuk mendukung guru sekaligus memberikan masukan bagi perkembangan kebijakan di Indonesia dan berbagai negara lainnya, Cambridge merumuskan delapan prinsip utama untuk memanfaatkan AI secara efektif di lingkungan sekolah, yaitu:
Libatkan guru dan peserta didik dalam tata kelola AI.

Guru dan peserta didik perlu berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait implementasi dan evaluasi perangkat GenAI, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar berakar pada realitas pembelajaran di ruang kelas.

Investasikan pada pembelajaran profesional guru yang berkelanjutan. Guru membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk mengevaluasi perangkat secara kritis, mengambil keputusan pedagogis yang tepat, menyesuaikan GenAI dengan tujuan pembelajaran, dan mengajarkan penggunaan AI yang bertanggung jawab kepada siswa.

Jadikan literasi AI kritis sebagai bagian dari kurikulum. Siswa perlu dibekali kemampuan untuk mempertanyakan keluaran AI, mengenali bias dan ketidakakuratan, menggunakan GenAI sebagai pendukung proses belajar dan bukan sebagai jalan pintas, serta memahami kapan seharusnya AI tidak digunakan. AI Literasi kritis bersifat esensial, bukan sekadar pelengkap.

Reformasi kerangka kurikulum dan penilaian. Sistem kurikulum dan asesmen perlu memberikan pengakuan tidak hanya terhadap hasil akhir pembelajaran, tetapi juga terhadap proses pembelajaran, kemampuan memanfaatkan umpan balik, refleksi peserta didik, dan kemampuan berpikir mandiri. Seluruh aspek tersebut perlu diintegrasikan dalam pendekatan pembelajaran dan asesmen.


Prioritaskan hasil pendidikan yang berpusat pada manusia. Kerangka kebijakan perlu berfokus pada kemampuan manusia yang harus diperkuat di zaman AI, seperti berpikir kritis, komunikasi, kemandirian, kecerdasan emosional, dan tanggung jawab sosial.

Membangun kepercayaan melalui penggunaan AI yang etis dan perlindungan yang kuat. Integrasi AI yang bertanggung jawab dan tumbuhnya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk guru, peserta didik, orang tua, bergantung pada pendekatan yang jelas terhadap privasi data, akses yang sesuai dengan usia, inklusivitas, kepenulisan yang bertanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.

Lindungi otonomi dan penilaian profesional guru. Kebijakan harus menempatkan guru sebagai pengambil keputusan dalam perancangan, pemilihan, penerapan di ruang kelas, evaluasi, dan penyempurnaan perangkat AI dan bukan sekadar sebagai pelaksana teknologi yang telah dipilih oleh pihak eksternal.

Pastikan akses yang adil terhadap perangkat berkualitas tinggi. Kebijakan perlu mempertimbangkan keberagaman bahasa, konteks lokal, aksesibilitas, serta kondisi lingkungan pendidikan dengan sumber daya terbatas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa GenAI tidak justru memperlebar kesenjangan yang telah ada.

Dr Evelina Galaczi, Director of Research, English, Cambridge University Press & Assessment, menyampaikan, kebijakan sering kali kesulitan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi, sementara guru dituntut untuk terus beradaptasi.

"Kondisi ini telah menciptakan kesenjangan pengetahuan dan pendekatan yang tidak konsisten dalam pendidikan dan adopsi AI. Sebagaimana sering terjadi, guru di Indonesia dan berbagai negara lainnya akhirnya secara tidak langsung memikul tanggung jawab untuk membangun pengetahuan praktis mengenai seperti apa sebenarnya integrasi AI yang bertanggung jawab.”

“Guru yang telah berhasil bereksperimen dengan AI di ruang kelas mereka memprioritaskan pertimbangan profesional, praktik pembelajaran yang berpusat pada manusia, serta literasi AI kritis."

"Dengan mengikuti langkah tersebut, kita dapat memastikan bahwa AI menjadi alat yang efektif dan digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran, bukan menjadi penopang yang justru mendorong jalan pintas dalam belajar," pungkasnya. (fadlik al iman)