Di sebuah ruangan yang dipenuhi para pemangku kebijakan dan pakar teknologi, isu yang dibahas bukan lagi sekadar soal kabel, menara, atau gedung-gedung tinggi. Yang dibicarakan adalah benteng tak kasatmata, ruang siber, yang kini menjadi garis pertahanan baru sebuah negara.

Inilah yang menjadi fokus saat Rapat Koordinasi Nasional Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan satu pesan kunci, keamanan siber bukan isu teknis semata, melainkan soal kedaulatan.

Baca Lainnya :

• Perpanjangan Operasi Freeport: Perpanjang Krisis dan Derita di Tanah Papua0
• Begini Jurus AHY Amankan Ketahanan Air sebagai Kunci Kemandirian Bangsa 0
• Infrastruktur Zaman Now, AHY Soroti Pentingnya Ruang Kreatif untuk Generasi Muda0
• Menko Pangan Dorong Aktivasi Koperasi di Candirenggo Sebagai Simpul Pangan dari Kelurahan0
• Di Tengah Krisis Iklim, Norwegia Tekan Angka Deforestasi hingga Mendekati Nol0

“Cyber security adalah national security. Kita ingin Indonesia semakin kokoh, berdaulat di ruang digital, dan aman di ruang siber untuk mendukung ekonomi yang semakin maju serta menjaga keamanan bangsa secara umum,” tegas AHY.

Kalimat itu bukan jargon, tetapi mencerminkan realitas baru.  Ketika serangan digital bisa melumpuhkan sistem energi, membekukan layanan kesehatan, hingga mengguncang stabilitas ekonomi sebuah negara. Setidaknya, beberapa peristiwa digital dalam beberapa tahun terakhir memberi pelajaran mahal.

Serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline pada 2021 sempat mengganggu pasokan energi di Amerika Serikat. Dunia juga pernah dibuat kacau oleh malware NotPetya yang menghantam rantai pasok global pada 2017.

Belum lagi peretasan Bank Sentral Bangladesh pada 2016 yang menjadi salah satu kejahatan siber finansial terbesar di dunia. Serangan WannaCry bahkan melumpuhkan layanan kesehatan Inggris, termasuk National Health Service. Sementara kasus SolarWinds memperlihatkan bagaimana operasi spionase digital bisa menyusup ke institusi pemerintahan secara masif.

Satu kesamaan dari semua peristiwa itu, ketika satu titik infrastruktur vital tumbang, efeknya merembet ke mana-mana. Ekonomi goyah, layanan publik terganggu, bahkan keselamatan manusia terancam.

Perlu dicatat, Indonesia bukan pemain kecil di ruang digital. Dengan sekitar 229 juta pengguna internet atau lebih dari 80 persen populasi, serta nilai ekonomi digital yang telah melampaui 95 miliar dolar AS pada 2024, ekosistem digital nasional tumbuh pesat. Transaksi keuangan, layanan publik, distribusi energi, transportasi, hingga sistem pertahanan kini bertumpu pada teknologi. Artinya, jika sistem digital terganggu, dampaknya bisa langsung terasa di kehidupan sehari-hari.

Kasus kebocoran data yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, termasuk aksi peretasan oleh sosok yang dikenal sebagai Bjorka pada 2022, menjadi alarm keras. Keamanan data bukan lagi urusan teknis di balik layar, melainkan menyangkut kepercayaan publik.

Dalam pandangan AHY, pembangunan infrastruktur tak bisa lagi dipisahkan antara fisik dan digital. Jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, semuanya kini terhubung dengan sistem informasi. Maka, konsep security by design harus diterapkan sejak tahap perencanaan. Keamanan tidak boleh datang belakangan setelah insiden terjadi. Tetapi harus dirancang sejak awal, menjadi fondasi, bukan tambalan.

Lebih jauh, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci. Pendekatan whole-of-government diperlukan agar respons terhadap ancaman siber tidak berjalan sendiri-sendiri. Kejelasan peran pusat dan daerah, regulasi yang tegas, serta standar perlindungan infrastruktur informasi vital harus saling terhubung seperti mata rantai yang kokoh.

“Berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kami, siap menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur informasi vital yang sangat fundamental dalam menopang pembangunan bangsa ke depan,” tegasnya.

Sebagian besar infrastruktur digital Indonesia dikelola sektor swasta. Karena itu, kolaborasi publik–swasta menjadi keniscayaan. Pemerintah tak bisa berjalan sendiri, dan industri pun tak boleh bergerak tanpa arah kebijakan nasional. Investasi pada sumber daya manusia juga menjadi pekerjaan rumah besar. Keamanan siber membutuhkan talenta yang mumpuni, teknologi mutakhir, serta sistem respons insiden yang sigap, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tanpa itu, gangguan kecil bisa berkembang menjadi krisis besar.

Karena itu, Rakornas Keamanan Siber dan Sandi 2026 diharapkan melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Dalam konteks ini, Badan Siber dan Sandi Negara memegang peran sentral sebagai pengoordinasi dan orkestrator kebijakan pengamanan siber di Indonesia.

Di era ketika serangan bisa datang tanpa suara dan tanpa jejak fisik, pertahanan negara tak lagi hanya berdiri di perbatasan darat, laut, atau udara. Tetapi juga hidup di pusat data, server, dan jaringan yang menghubungkan jutaan orang. Di situlah, kedaulatan digital diuji setiap hari.